MADURA EXPOSE–Kementerian Luar Negeri meminta semua kepala perwakilan RI di luar negeri untuk fokus pada tugas-tugas yang telah diberikan oleh pemerintah, bukan malah mengomentari hal-hal yang tidak terkait dengan isu diplomatik.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di kantor Kemenlu RI di Jakarta, Kamis, untuk menanggapi pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra dalam akun Twitter pribadinya yang menjadi perhatian publik karena dianggap rasis.

“Mereka (para perwakilan RI) seharusnya fokus pada isu-isu yang telah diberikan oleh pemerintah di pos negara di mana mereka ditempatkan,” kata Arrmanatha.

Beberapa waktu lalu, Dubes Yusron menulis komentar bahwa warga keturunan Cina di Indonesia akan menderita jika Gubernur pejawat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur di periode kedua karena sikapnya yang arogan akan membuat warga keturunan dibenci masyarakat.

Terkait apakah Menlu RI telah menegur Dubes Yusron, Arrmanatha menambahkan bahwa tugas-tugas diplomatik yang diberikan Pemerintah RI kepada para perwakilan sudah sangat jelas karena Kemenlu secara reguler menyampaikannya kepada para duta besar dan konsul jenderal.

“Kita selalu ingatkan kepada kepala perwakilan untuk fokus pada tugas-tugasnya,” kata dia.

Melalui cicitan di Twitter, Yusron mengomentari sebuah berita yang menuliskan bahwa tokoh militer Suryo Prabowo menasihati Ahok agar hati-hati menghadapi Pilkada 2017.

Suryo mengatakan, jika Ahok menyayangi etnis Cina, diminta untuk tidak sok jago saat berkuasa. Karena, ia menilai sikap Ahok dapat membawa petaka bagi masyarakat Cina yang tidak dapat kabur ke luar negeri jika terjadi kerusuhan.

Yusron mengatakan lewat cicitan, “Nasihat jenderal bintang tiga ini patut direnungkan. Maka mohon Ahok tidak arogan memerintah. Kasihan dengan China miskin, baik, dan tidak salah jika mereka jadi korban”.

HotNews:  Diminta Jokowi Jadi Menteri, Mahfud MD: Saya Siap Membantu Negara   

Sumber : Antara dari Republika

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM