Inilah Gagasan Super Mantap Ketua Komisi III DPRD Sumenep

0
851
Dulsiam, Ketua Komisi III DPRD Sumenep/Istimewa.

MADURAEXPOSE.COM–Gagasan cerdas Ketua Komisi III DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Sumenep Dulsiam, yang menargetkan adanya penambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui pengelolaan kapal transportasi kepulauan mendapat apresiasi positif dari banyak kalangan.

Irfan Muhammad, aktivis dari Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan (GPMK) mengajak pihak eksekutif segera jemput bola, guna membahas persoalan tersebut dengan pihak legislatif, agar tidak sekedar menjadi wacanakan yang membosankan.

“Gagasan Pak Dulsiam soal upaya peningkatan PAD melalui pengelolaan kapal perseorangan, secara objektif saya pikir itu bagus dan perlu didukung juga oleh pihak eksekutif, agar tidak sekadar menjadi wacana,” ujarnya kepada MaduraExpose.com, Kamis 1 Desember 2016.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Dulsiam mengaku prihatin dengan banyaknya kapal perseorang yang selama ini memanfaatkan jasa transportasi, namun pengelolaaannya tidak menyentuh pada pertumbuhan PAD. Padahal, menurutnya, kapal milik perseorangan atau non perusahaan sangat potensial untuk dikelola menjadi pendapatan asli daerah.

“Terus terang kami sangat menyayangkan di Sumenep ini keberadaan kapal yang dikelola perorangan tidak bisa dimanfaatkan untuk bisa menyumbang PAD. Padahal didaerah lain sudah jalan, sudah ada regulasi dimana kapal perorangan yang dioperasikan berkewajiban bayar pajak. Nah, ini yang saya maksudkan bisa menyumbang pundi PAD,”terang Dulsiam kepad awak media di Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Menindak lanjuti gagasan cemerlang tersebut, pihaknya mengaku sudah melakukan banyak konsultasi dengan berbagai pihak yang berkompeten. Bahkan, Komisi III DPRD Sumenep telah melakukan konsultasi dalam rangka koordinasi dengan beberapa daerah lain, seperti konsultasi dan koordinasi ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

“Tujuan kita ke Badung dalam rangka mempelajari tentang penerbitan surat-surat penting yang harus dimiliki pemilik kapal, sehingga pengelola kapal memiliki kewajiban bayar pajak tiap tahun, layaknya alat transportasi darat,”pungkasnya. [Arbania/***]