Ist/net

Demokrasi memang gaduh. Jargon suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox Dei) membuat setiap orang berhak mengemukakan pendapat. Namanya suara Tuhan, ya harus didengar.

Usai reformasi 1998, demokrasi menjadi konsensus nasional di Indonesia. Kita sepakat bahwa demokrasi adalah jalan, alat untuk mengelola negara demi sebuah tujuan besar sesuai mandat konstitusi. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Namun, demokrasi bukannya tanpa kritik. Demokrasi yang gaduh terkadang membuat pemerintah gamang dalam mengambil kebijakan, takut tidak populer. Sebab kebijakan tidak populer akan berujung kepada perolehan suara dalam pemilu yang demokratis. One man one vote.

Akibatnya, muncul benih-benih kerinduan kepada pemerintahan yang tegas dan cenderung otoriter a la Orde Baru. Kalau kerinduan ini tidak muncul, pasti tidak akan ada meme ‘Enak Jamanku Tho?’

Selepas krisis ekonomi dan reformasi 1998, ekonomi Indonesia memang belum bisa menyamai puncak pencapaian Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 6% adalah yang terbaik sejak 1998.

Dibandingkan dengan negara-negara yang lebih tidak demokratis seperti China atau Vietnam, laju pertumbuhan ekonomi Tanah Air kalah cepat. China dan Vietnam sempat merasakan nikmatnya pertumbuhan ekonomi dua digit, sementara di Indonesia baru sebatas angan-angan.

Oleh karena itu, muncul pertanyaan menarik. Apakah kita perlu menggadaikan demokrasi demi pertumbuhan ekonomi? Andai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit lebih otoriter, mungkin kah pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi?

Pertaruhannya terlalu besar, kawan. Otoritarianisme tidak menjamin bisa menciptakan performa ekonomi yang lebih baik.

Mengutip laporan Democracy in Retreat: Freedom in The World 2019 keluaran Freedom House, negara-negara yang paling tidak demokratis justru yang memiliki kinerja ekonomi mengenaskan.

Kita ambil contoh dua negara dengan rangking demokrasi terbawah yaitu Suriah dan Sudan Selatan. Suriah, semua tahu bagaimana kondisi negara ini. Perang saudara berkepanjangan melanda akibat perebutan kekuasaan dari tangan Presiden Bashar Al Assad yang memerintah sejak 17 Juli 2000.

Al Assad memerintah dengan tangan besi. Sejak 2011, gerakan rakyat menggulingkan Al Assad selalu gagal. Pemerintah menangani aksi massa dengan pendekatan kekerasan.

Pada 2011, pemerintahan Presiden AS Barack Obama menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Al-Assad dan enam pejabat tinggi Suriah. Aset-aset mereka di Negeri Paman Sam dibekukan dan tidak boleh melakukan bisnis di tanah AS.

Sejak 2011 sampai hari ini, Suriah masih terjebak di perang saudara akibat keengganan Al-Assad untuk lengser. Bahkan konflik Suriah sudah melibatkan negara-negara Barat.

Kedua adalah Sudan Selatan. Negara ini tergolong baru, memerdekakan diri dari Sudan pada 13 Juli 2011 setelah perang saudara selama hampir empat dekade.

Freedom House mencatat Sudan Selatan bukan negara yang terbuka. Tidak ada pemilu di negara ini. Konstitusi juga masih bersifat transisi sehingga tidak ada istilah pemakzulan (impeachment).

Akibatnya, Presiden Salva Kiir Mayardit berkuasa sejak Sudan Selatan mereka sampai hari ini. Kiir Mayadit berkuasa dengan tangan besi. Penangkapan, penculikan, penghilangan, sampai pembunuhan terhadap mereka yang berseberangan tidak jarang terjadi.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Pada 2015, wartawan harian The Corporate Moi Peter Julius ditemukan tewas. Pembunuhan ini terjadi tiga hari setelah Kiir Mayardit mengeluarkan pernyataan yang mengancam kebebasan pers.

“Kebebasan pers bukan berarti Anda boleh bekerja melawan negara. Jika ada yang tidak tahu bahwa negara ini bisa membunuh orang, maka kami akan tunjukkan,” tegasnya, seperti dikutip dari laporan Global Journalist.

Apakah sikap Kiir Mayardit yang otoriter ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi negaranya? Sama sekali tidak. Selama 2015-2018, Sudan Selatan mengalami kontraksi ekonomi.

Ekonomi Suriah pun jadi tumbal. Pada 2017, ekonomi Suriah hanya tumbuh 1,46%. Lima tahun sebelumnya, Suriah terus mengalami kontraksi ekonomi alias tumbuh negatif.

Mengutip riset berjudul Authoritarian Regimes and Economic Development: an Empirical Reflection karya Karim Khan, Saima Batool, dan Anwar Shah yang diterbitkan Pakistan Institute of Development Economics, hasil kajian terhadap 92 negara menunjukkan gaya pemerintahan yang cenderung diktator malah merusak pembangunan ekonomi. Sebab, seorang pemimpin diktator akan cenderung membuat rakyat menjadi ‘bodoh’ sehingga mengurangi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Oleh karena itu, selain laju pertumbuhan ekonomi yang terhambat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM atau Human Development Index/HDI di tataran internasional) negara-negara otoritarian juga rendah. Kalau anggaran pendidikan dan kesehatan sedikit, bagaimana IPM mau tinggi?

“Kesimpulan kami adalah transisi dari pemerintahan yang diktator menuju demokrasi akan menaikkan IPM. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi juga akan lebih baik dan berkualitas,” sebut riset itu.

George Magnus, Peneliti di Oxford University, berpandangan bahwa rezim otoritarian memang bisa saja mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun itu hanya terjadi pada tahap-tahap awal pembangunan.

“Negara-negara macan Asia memang seakan ‘mengunci’ proses demokrasi dan transparansi sebelum menjadi negara berpendapatan tinggi dan berorientasi inovasi. Namun seiring perjalanan, pembangunan ekonomi bukan hanya soal arahan dari sang pemimpin tetapi terkait dengan hal-hal bersifat demokratis seperti aturan hukum, kesetaraan, stabilitas harga, hak individual, institusi yang kompeten, jaminan sosial, lingkungan, dan sebagainya,” papar Magnus dalam tulisannya di majalah Prospect.

Selain itu, Magnus menegaskan bahwa rezim otoritarian akan melanggengkan praktik tidak sehat yang disebut kroniisme. Kesejahteraan tidak akan terdistribusi kepada rakyat. Tidak ada trickle down effect, karena ‘air’ kekayaan disumbat dan dinikmati oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan.

Oleh karena itu, semoga Indonesia tidak terjebak dalam rezim otoritarian (lagi). Jalan demokrasi di Indonesia sudah dirintis selama lebih dari dua dekade, bukan waktu yang sebentar.

Apakah jalan panjang dan pengorbanan kita demi tegaknya demokrasi boleh bubar begitu saja demi pertumbuhan ekonomi yang belum pasti? Sekali lagi, pertaruhannya terlalu besar…

(cnbc)