Fattah Jasin Berharap Rekom, Anggota Dewan Syuro DPP PKB Bersiap Menjadi Calon Bupati Sumenep 9 Desember 2020

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SUMENEP, MADURAEXPOSE.COM–Anggota Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB KH Unais Ali Hisyam memiliki jaringan luas baik di pemerintahan daerah tingkat provinsi hingga pusat. Tak ayal, banyak kalangan memprediksi mampu “menyingkirkan” pesaingnya lainnya yang terlanjur mendaftar melalui DPC PKB Sumenep seperti Fattah Jasin maupun KH. Muhammad Salahuddin Warits yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PPP Sumenep.

Berbekal kedekatan dengan elit PKB di Jakarta dan segudang pengalaman sebagai wakil rakyat dan ketokohannya, tampaknya akan membuat langkahnya berjalan mulus untuk melenggang ke Pendopo (istilah lain bagi calon yang mampu memenangkan pemilihan bupati).

Banyak kalangan percaya peluang KH Unais Ali Hisyam cukup besar dan Pilkada kali ini merupakan momen yang tepat setelah berakhirnya masa jabatan Busyro Karim sebagai Bupati Sumenep priode 2015-2020.

Kapasitas Unais, tentu saja bukan sekadar pelengkap berita para media.Lebih dari itu, sosok kiai yang sekaligus menjadi pengasuh Pondok Pesantren Aswaja di Kecamatan Ambunten, pun kehadirannya yang memiliki talian darah dengan sejumlah kiai besar di sejumlah Ponpes di Sumenep memiliki nilai lebih dibandingkan dengan sejumlah nama yang disodorkan ke partai besutan Gusdur. Dan tentu saja ini menjadi bahan pertimbangan serius bagi DPP PKB di Jakarta.

“Kiai Unias memang sudah saatnya memimpin Sumenep. Sudah lama masyarakat menunggu sosok pemimpin seperti beliau,” ungkap Muhammad Arifin, mantan aktivis di Sumenep, Minggu 28 Juni 2020.

Salah satu gagasan Kiai Unais yang getol disuarakan di Parlemen, saat dirinya menjadi Anggota Komisi V DPR RI yakni mengenai potensi daerah yang beragam mulai dari kekayaan alam dan keunikan serta keberagaman budaya untuk terus dikembangkan.

Selain itu pihaknya selalu mendorong agar BPWS dapat berperan dalam meningkatkan pembangunan di sektor pelabuhan, elektrifikasi secara merata, pemanfaatan sumber daya air secara optimal, dan pembangunan infrastruktur yang bedampak pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

“BPWS sebagai badan, menurut saya memang harus melakukan fungsi koordinasi. Misalnya pelabuhan di Madura seperti apa, karena mapping dari Belanda, Madura ini punya posisi bagus, ada teluk di Tanjung Bulu Pandan. Nah itu saya kira menjadi potensi yang bagus. Mungkin kalau Tanjung Perak sudah overload dan mungkin sudah dangkal, bisa pindah ke Madura. Dan informasinya, itu lebih strategis dari Pelabuhan Singapura,” papar Unais saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V ke Madura, melansir situs resmi dprd.go.id.

Fungsi koordinasi dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah Suramadu dilakukan dengan mengikutsertakan berbagai lembaga negara seperti kementerian, kepala daerah, dan pihak-pihak investor, serta swasta, dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat lokal.

“Jadi fungsi koordinasi dari BPWS lebih ditingkatkan, kemudian bekerjasama dengan pemerintah kabupaten, khususnya di daerah Sumenep. Karena Sumenep itu wilayah terluas di Madura, penduduknya terbanyak, kemudian kecamatannya terbanyak juga, ada daratan ada pulau. Dari 126 pulau 48 pulau berpenghuni 78 pulau tidak berpenghuni,” jelas Unais.

Ia juga menyarankan agar BPWS dapat menjadi mediator kerja sama antara Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam memaksimalkan elektrifikasi di Madura. “Kalau elektrifikasi itu menjadi maksimal, bagus di sana, makan sumber daya air juga akan bagus. Karena tidak ada listrik kita tidak bisa mengambil air dari bawah tanah,” ujar Unais.

Editor: Ferry Arbania
Sumber: —
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]