Fatah Jassin Tanpa Hairul di Pilkada Sumenep Bagai Terbang Dengan Sayap Patah

0
287

SUMENEP–Analis Politik dari Sumekar Networ, Zaenury,MP mengaku salud dengan pilihan politik PKB Sumenep yang sejak awal sangat respek untuk mencalonkan Fattah Jasin dengan Hairul Anwar sebagai Cabup-Cawabup Sumenep di perhelatan Pilkada akhir tahun 2020 ini.

“Rasionalitas PKB Sumenep yang hendak mengusung Fattah Jasin-Hairul Anwar dalam Pilkada Sumenep merupakan terobosan strategis dan bukan kaleng-kaleng. Namun, andaikata Hairul di Depak, saya khawatir Pak FJ akan terbang dengan sayap patah.Tambah susah melawan Achmada Fauzi-Dewi Khalifah,” terang Zaenuri,MP kepada media ini, Senin 18 Mei 2020.

Bakal Calon Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur Fattah Jasin mendatangi Kantor DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sumenep, Senin (17/03).

Mantan Kadishub Jatim itu mendatangi Kantor DPD PAN Sumenep bersamaan dengan rapat pleno antara DPD PAN, DPC PAN, dan beberapa organisasi otonom PAN, seperti BM PAN Sumenep.

“Saya melakukan silaturrahim dengan PAN, karena dengan partai lain sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Alhamdulillah disambut dengan baik,” terang Fattah Jasin, Senin (17/03).

Fattah Jasin menambahkan, belum ada kepastian akan mendapat rekomendasi dari PAN. Tetapi, dia yakin bakal memperoleh sesuatu yang positif dari kunjungan tersebut.

Terkait bakal calon wakil bupati yang akan mendampinginya, ia manut pada keputusan partai koalisi. Untuk PAN, kata dia saat ini memang berminat untuk mengusung kadernya sebagai bakal calon wakil bupati, salah satunya ada nama Ketua BM PAN, Hairul Anwar.

Namun demikian, ia mengatakan soal wakil yang akan mendampinginya, ia menunggu keputusan partai koalisi.

“Kalau PAN salah satunya tadi ada Pak Hairul Anwar. Saya kira terbuka,” imbuhnya.

Sementara, Politisi senior PAN Sumenep, yang juga pengurus DPW PAN Jatim, Malik Effendi mengatakan, dukungan politik dilakukan secara prosedural, salah satunya melalui pleno.

“Kita akan melakukan pleno untuk menentukan dukungan politik yang akan diteruskan ke DPP. Jika ada yang menyatakan dukungan tanpa melalui pleno, maka itu illegal,” pungkasnya. [red]