Deal politik para politisi dan revolusi kepentingan para penguasa, buyar ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon tunggal Kapolri, Budi Gunawan, sebagai tersangka korupsi. Siapa boneka, siapa wayang, dan siapa dalang terkuak di tengah seremoni tebar pesona penguasa saat ini. Foto: tempo.co (Isson/Kompasiana)

MaduraExpose.com- Sebuah status panjang di salah satu media jejaring sosial facebook kembali merespon timbulnya “kisruh’ berkepanjangan antara KPK – Polri saat ini.

Deal politik para politisi dan revolusi kepentingan para penguasa, buyar ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon tunggal Kapolri, Budi Gunawan, sebagai tersangka korupsi. Siapa boneka, siapa wayang, dan siapa dalang terkuak di tengah seremoni tebar pesona penguasa saat ini. Foto: tempo.co (Isson/Kompasiana)
Deal politik para politisi dan revolusi kepentingan para penguasa, buyar ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon tunggal Kapolri, Budi Gunawan, sebagai tersangka korupsi. Siapa boneka, siapa wayang, dan siapa dalang terkuak di tengah seremoni tebar pesona penguasa saat ini. Foto: tempo.co (Isson/Kompasiana)

Pemilik akun facebook dengan
Dian Krislukitowati menulis dihalaman facebook dengan Joko Widodo (Politikus) dengan nada amarah dan penuh kecaman yang dialamatkan kepada Megawati dan gerombolannya.

Berikut status lengkap yang ditulis salah satu pemilik facebook dengan akun Dian Krislukitowati:

Akar dari semua kekacauan ini adalah Megawati & PDIP nya terlalu banyak mengintervensi Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden hingga menyebabkan beberapa kebijakan vital yang dibuat Jokowi mulai terlihat goyah dan melenceng dari isi “Nawa Cita” yang salah satunya berisikan tentang pemberantasan korupsi…Contoh paling nyata disini adalah upaya mereka yang terlalu ekstrim dalam memaksakan penunjukan BG yang bermasalah untuk menduduki kursi Kapolri yang kemudian memicu munculnya konflik tajam antara KPK versus Polri…..

*Megawati dan gerombolannya sebaiknya harus segera legowo untuk angkat kaki dan menarik pengaruh buruk mereka didalam lingkar kekuasaan pemerintahan Jokowi dan tetap berkonsentrasi mengawal kebijakan pemerintahan Jokowi di lembaga legislatif seperti apa yang pernah dilakukan Partai Demokrat sewaktu Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai Presiden.

Parpol pengusung seyogyanya tidak menjadi batu sandungan bagi Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan selama Presiden masih sanggup menjalankan dan mengendalikan roda pemerintahan dengan baik dan benar.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM