Ilustrasi foto: Subaidi/MaduraExpose.Com

REPORTER: ARIEF TIRTANA AP | SAMPANG

google.com, pub-3435894053090429, DIRECT, f08c47fec0942fa0

MADURA EXPOSE–Hasil temuan anggota Komisi III DPRD Sampang Syaiful Anwar, terjadi simpang siur.antara Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dengan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA). Sehingga, menurut Anwar, Pihaknya Komisi III berinisiatif mengundang pihak-pihak terkait, termasuk TAPD, yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Phutut Budi Santoso.

“Setelah kami pertanyakan, kedua Dinas PU tersebut tidak bisa menjawab untuk memberikan penjelasan. Kemungkinan, ada beberapa kegiatan proyek yang penganggarannya di Mark-Up,”tuding Anwar.

Menurutnya, banyak perubahan dan kejanggalan di Dinas PU Pengairan dan PU Cipta Karya dalam penganggaran kegiatan, itu terlihat setelah pihaknya memadukan antara RKA dan DPA, yang ternyata ada yang berkurang dan ada juga yang bertambah.

“Misalnya ada kegiatan yang masuk di RKA, namun tidak ada di DPA” tegasnya.

Anwar juga menganalogikan, misalnya di Dinas PU pengairan Kegiatan Reservoir, di RKA misalkan ada 24 Kegiatan, namun di DPA menjadi 31 kegiatan. Sementara yang 24 kegiatan itu tidak masuk semua, 5 hilang, namun kegiatannya bertambah. Sehingga tidak sama antara RKA dengan DPA.

“Anehnya lagi di Dinas PU Cipta Karya, disana ada program normalisasi, pengaspalan, dan saluran, di DPA kegiatan semua itu tidak ada,”bebernya merinci.

Ditanya total nominal anggaran yang diduga Mark-Up, Anwar mengatakan pihaknya belum melakukan pengecekan secara rinci. Pihaknya hanya melakukan pencocokan kegiatan antara RKA dengan DPA untuk segera dilakukan pembenahan untuk dipertanggung jawabkan.

“Yang jelas, PU Cipta karya pada saat pembahasan, mengajukan di RKA senilai Rp 39 miliar. Tapi setelah masuk di DPA menjadi Rp 68 miliar. Perubahannya cukup besar hampir 100 persen, 28 milyar perubahannya. “terang Anwar.

Namun yang menjadi permasalahan, ketika dilakukan konfirmasi, lanjutnya, ada kucuran dana dari Pusat, misalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler atau DAK Afirmasi dan lain sebagainya. Pihaknya mengakui hal itu bentuk ketidak konsistenan pemerintah pusat dalam mengucurkan anggaran, setelah dilakukan pembahasan di tingkat Kabupaten.

“Yang sangat saya sayangkan dari Rp 39 milyar, kegiatan yang lokasinya sudah masuk di RKA, masih dirubah lagi. Padahal berdasarkan aturan yang baru, yaitu Undang-Undang Desa, Dinas PU Cipta karya sdah tidak boleh menangani jalan lingkungan. Ternyata di RKA masih muncul. Untuk merencanakan kegiatan itu harus menggunakan skala prioritas, serta mempertimbangkan anggarannya,”imbuhnya.

Kalau kegiatan yang APBN, lanjut Anwar, dirinya mengaku tidak tahu, karena pembahasannya tidak melalui di DPRD. Idealnya, mereka tetap harus mengkomunikasikan dengan DPRD, Sehingga terjadi keselarasan antara eksekutif dan legeslatif. Namun yang terjadi, tidak ada komunikasi dari pihak terkait, yang menyebabkan dirinya kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan proyek yang terindikasi banyak bermasalah.

”Peluang untuk mark-up dalam penganggaran kegiatan Proyek sangat besar, apabila tidak dilakukan koordinasi antara eksekutif dengan legislatif. Saya yakin temuan-temuan itu disemua SKPD pasti ada. Untuk itu saya berharap kepada Sekda selaku ketua TAPD, untuk mensingkronisasi kembali temua-temuan yang ada, ” lanjutnya.

Sementara Sekda Kabupaten Sampang Phutut Budi Santoso saat dikonfirmasi mengakui, adanya ketidak cocokan RKA dan DPA di Dinas PU yang kerap kali terjadi

“Memang ada, Contohnya PSU di RKA ada namun di DPA tidak ada. Hal itu dikarenakan dana APBN turun setelah dilakukan pembahasan. Dan tahun 2016 kemungkinan juga akan seperti itu,”terang Puthut. (rif/fer)