Sumenep, MaduraExpose.com- Pasca sidak Komisi C DPRD Sumenep yang menuai kontroversi diinternal anggota dewan dan sejumlah tokoh masyarakat, tampaknya akan berlanjut ke meja hearing ataua rapat dengar pendapat seluruh pihak terkait.
“Awal pekan ini saya diundang Komisi C DPRD Sumenep terkait beberapa hal tentang pengelolaan WPS. Sesibuk apapun, saya pasti datang untuk membuktikan bahwa selama ini menagment kami tidak melanggar”, ujar H. Latif, Komisaris Utama Water Park Sumekar (WPS) saat berbincang dengan MaduraExpose.com, Minggu (18/1/2015).
Latif menilai, sebenarnya dalam pengelolaan WPS tidak ada masalah. Hanya miss komunikasi dengan sejumlah pihak terkait termasuk dengan pihak DPRD Sumenep.
“Kesalah pahaman seringkali terjadi tidak hanya dalam tataran bisnis. Jujur saja, saya sudah menghabiskan puluhan miliaran rupiah dalam mengelola WPS. Alhamdulillah, sebagai putra daerah, saya bisa berkarya dan hasilnya bisa dinikmati masyarakat luas”, terangnya.
Sejauh ini, pihaknya mengaku sangat berterimakasih terhadap apresiasi positif masyarakat atas berdirinya WPS. Tak hanya memberikan hiburan dan rekreasi, melainkan mampu menyumbang PAD dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sumenep.
“Sebagai putra daerah, sejak awal kami menekankan agar WPS dikelola dengan tidak mengabaikan tradisi yang ada. Dan alhamdulillah, semuanya berjalan sesuai keinginan masyarakat”, pungkasnya.
(fer)