Reporter: Ach Qusyairi
SUMENEP-Molornya pembahasan APBD kabupaten Sumenep membuat sejumlah kalangan menilai kesalahan PKB. Sebab, belum dibahasnya APBD tersebut merupakat efek dari tarik ulurnya ketua penetapan ketua definitif yang oleh partai PKB, sehingga berdampak kepada molornya pembahasan APBD 2015.
Hal hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Lembaga Kajian Kritis Sumenep (LKKS) Junaidi. Menurutnya, ketua Dewan sebgai pemegang kekuasan tertinggi, harus bisa mempertanggungjawabkan, molornya pembahasan APBD tersebut. Jika tidak bisa, lebih baik memilih mundur.
“Saya minta mundur sekarang juga kalau memang tidak bisa,” katanya.
Menurut Junaidi, molornya pembahasan APBD itu, tidak hanya ketua yang bertanggungjawab, tetapi juga PKB sebagai partai yang mendelegasikan Herman Dali Kusuma sebagai ketua DPRD pereode 2014-2019.
“Jelas parpol juga yang paling bertanggung jawab karena dia yang memilih herman. Kalau memang tidak berkapasitas, ya jangan di usulkan jadi ketua doong,” sindirnya.
Terpisah Wakil Pimpinan DPRD Sumenep Ach. Salim menungkapkan, hingga saat ini, pembahasan RAPBD tahun 2015 belum masuk di pembahasan Badan Musyawrah (Bamus) DPR. Pimpinan DPR saat ini masih akan melakukan perundingan dengan timgar (Tim Badan Anggran) DPRD untuk mengusulkan pembahasan.
“Saat ini kami sudah melakukan konsultasi, itu dilakukan untuk menyamakan persipsi dalam rangka mengawal kepentingan Rakyat. Jadi memang belum masuk ke Bamus mas,” terangnya.
Disinggung soal rentang waktu pembahasan rancangan APBD, Salim tidak memberikan kepastian waktu. Bahkan dirinya pun tidak memiliki target yang jelas kapan pembahasan RAPBD tersebut akan selesai.
.jpg)