Maduraexpose.com– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong setiap instansi pemerintah dapat menginformasikan semua tahapan dalam pembuatan kebijakan publik.
Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik dan diseminasi kinerja birokrasi kepada seluruh elemen masyarakat.
“Kami mendukung agar pekerjaan birokrasi oleh instansi pemerintah semakin terbuka dan setiap tahapan keputusan birokrasi dapat sampaikan ke publik, terutama menyangkut keputusan yang berdampak pada birokrasi dan masyarakat luas,” jelas Menteri Anas usai bertemu dengan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (31/1/2024).
Dengan adanya keterbukaan informasi publik terkait kinerja birokrasi dalam tiap tahapannya, maka masyarakat dapat secara langsung memantau langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat pun bisa secara aktif untuk dapat memberikan umpan balik dan masukan pada tiap tahapan proses perumusan kebijakan yang dilakukan.
Pada pertemuan tersebut, Menteri Anas menekankan pentingnya kolaborasi kementerian/lembaga dengan lembaga negara penunjang (state auxiliary organs), seperti KIP. Kolaborasi ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait program-program pemerintah untuk menjamin keterbukaan informasi sehingga tercipta masyarakat yang partisipatif.
Digitalisasi yang ada saat ini mengambil peranan dalam keterbukaan informasi serta percepatan penyebaran informasi. Hal ini harus dapat ditangkap oleh pemerintah agar senantiasa memberikan informasi yang benar dan terpercaya.