R.Rosi Baswedan, Mantan Presma UIM Pamekasan, Madura

Mantan Presma UIM Tuding BK DPRD Pamekasan Lemot Dalam Menangani Kasus Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

MADURA EXPOSE–Beredarnya Kasus Foto Syur yang mirip salah satu Aggota DPRD Pamekasan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Salah satu perempuan yang masih tetangganya itu terus beredar luas di media sosial.

Muncul foto syur mirip Ketua Komisi III dari Fraksi PPP DPRD Pamekasan tersebut, mengundang kecaman dari berbagai kalangan tokoh masyarakat di Madura. Kecaman juga datang dari Mantan Presma UIM yang mempertanyakan sikap tegas Badan Kehormatan –BK DPRD setempat yang dinilai sangat lamban melakukan tindakan dengan beralibi menunggu laporan dari masayrakat.

“Kasus ini sudah lebih dari sepekan menggelinding kepermukaan, kenapa BK DPRD belum juga melakukan pemanggilan atau klarifikasi kepada IS, Ketua Komisi III dari Fraksi PPP DPRD Pamekasan”, terang R.Rozi Baswedan, mantan Premas UIM, Madura kepada Madura Expose.

Selain itu, pihaknya berharap petinggi PPP di Pamekasan segera mengambil langkah tegas demi menyelamatkan partai dengan memberi sanksi terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan perempuan.

“Masyarakat sudah mafhum kalau partai PPP Pamekasan ini didominasi oleh kaum Ulama’ dan Kiai. Sangat fatal kalau ada kader bermasalah tidak juga diberikan sanksi tegas”, sindirnya.

Rosi menambahkan, pihaknya atas nama Rakyat meminta agar anggota dewan beinisial IS dari Fraksi PPP yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Pamekasan segera diadili seadil-adilnya.

“Ketua Komisi III itu haru diadili seadil-adilnya karena sudah menciderai lembaga atau institusi DPRD Pameaksan yang terhormat”, tandasnya menambahkan.

Lemahnya penanganan BK DPRD dalam kasus foto syur yang mengarah kepada Ketua Komisi III itu menunjukkan lemahnya lembaga etik dan patut dipertanyakan.

” Barang siapa yang melindungi kemungkaran, maka tidak jauh beda dengan apa yang dilakukannya ” imbuh R. Rozi Baswedan.
Jika dalam beberapa hari kedepan tidak ada sikap yang di ambil dari kelembagaan BK, pihaknya mengancam akan melakukan pembongkaran fakta-fakta di publik dengan cara melakukan testimoni dari pihak korban.

“Wakil rakyat di Pamekasan harus paham dan jangan pura-pura tidak paham, terutama yang ada di BK DPRD, bahwa sampai saat ini pemerintah belum belum melegalkan nikah di bawah tangan, sekalipun Pelaku mengawini perempuan dengan cara terhormat”, tandasnya.

Rosi menuding, prilaku yang di perlihatkan Ketua Komisi III DPRD Pamekasan dinilai sangat AMORAL dan merugikan pihak-pihak terkait.
“Terutama Lembaga DPRD dan Partai PPP sangat dirugikan oleh ulah Ketua Komisi III DPRD Pamekasan tersebut”, pungkasnya. [add/fer]