Scroll untuk baca artikel
KOLOM

Bawaslu Tak Boleh Kompromi Soal Pelanggaran Pemilu

Avatar photo
682
×

Bawaslu Tak Boleh Kompromi Soal Pelanggaran Pemilu

Sebarkan artikel ini

Oleh: Zamrud S.H ( Ketua *TPUA* / Tim Pembela Ulama & Aktivis Provinsi Jawa timur)

Zamrud S.H ( Ketua *TPUA* / Tim Pembela Ulama & Aktivis Provinsi Jawa timur). Foto:Dok.MaduraExpose

KPU, Bawaslu dan Dkpp adalah produk satu undang-undang. Mereka dilahirkan dari Rahim yang sama yaitu dari undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Ketiganya memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dalam tahapan pemilihan umum.Dalam tahapan Pilleg dan Pilpres kecenderungan orang lebih fokus dalam tahapan Pilpres karena dalam tahapan ini merupakan tonggak penentu siapa yang akan jadi pemimpin masa depan kita utamanya Presiden terpilih.

Rakyat yang memiliki hak pilih adalah sasaran utama bagi sebuah pesta demokrasi lima (5) tahunan oleh karenanya disebut dengan Vox populi, vox dei (suara rakyat suara Tuhan) jadi segala cara digunakan demi mendapatkan suara Tuhan melalui rakyat.

Tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden telah dilakukan dan bahkan telah pada tahapan penetapan nomor urut Capres dan Cawapres juga diumumkan oleh Kpu berdasarkan pasal 235 ayat (2) dan (3) undang-undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Dari rangkaian mulai pendaftaran sampai dengan penetapan dan penetapan nomor urut, kita tidak mengetahui dan mendengar apa hasil pengawasan dari Bawaslu terhadap tiga (3) Capres dan Cawapres yang telah ditetapkan itu.

Padahal Bawaslu yang diwajibkan atas perintah undang-undang pemilu melakukan pengawasan atas Verifikasi kelengkapan Administrasi Pasangan Calon sesuai pasal 239 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

*Tanpa butuh adanya laporan pelanggaran Masyarakat, secara prinsip sesuai ketentuan yang mengatur Bawaslu itu juga harus memeriksa karena fungsi pengawasan itu pada verifikasi kelengkapan sebagaimana diatur dalam pasal 169 huruf A sampai dengan T bahkan yang lebih krusial adanya syarat huruf R yaitu soal ijazah masing – masing Capres dan Cawapres yang wajib terverifikasi apakah benar atau tidak ?*

------------------------