Arab Saudi Berencana Sediakan 1 Juta Lapangan Pekerjaan Bagi Perempuan Pada 2030

0
136
Ilustrasi/net

[vc_row][vc_column][vc_column_text]MADURAEXPOSE.COM–Arab Saudi bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 1 juta perempuan Arab Saudi pada tahun 2030 sebagai bagian dari rencana reformasi Visi 2030, Mishaal al-Balawi, seorang pejabat di Misi Permanen Arab Saudi ke PBB di Jenewa, mengatakan pada hari Selasa (7/7/2020).

“Visi Saudi 2030 dan Program Transformasi Nasional 2020 telah menempatkan pemberdayaan perempuan di antara prioritas mereka yang paling penting,” kata al-Balawi.

Visi 2030, sebuah rencana reformasi yang dipresentasikan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi negara dan mencakup peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Otoritas Umum Statistik Arab Saudi mengumumkan pada hari Selasa bahwa tingkat pengangguran wanita Arab Saudi turun 2,7 persen menjadi 28,2 persen pada kuartal pertama 2020.

“Kerajaan telah melarang diskriminasi terhadap perempuan dalam pekerjaan dan memastikan pemerataan perempuan dengan laki-laki dalam upah mereka, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi perempuan di pasar kerja.”

Dalam beberapa tahun terakhir, Kerajaan Arab Saudi telah mendorong wanita untuk memasuki puluhan bidang yang didominasi pria, menurut al-Balawi.

“Kerajaan berupaya mendorong wanita untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu, terutama sains, teknologi, matematika, dan teknik, karena ini memberikan berbagai peluang bagi mereka di pasar tenaga kerja,” tambahnya.

Arab Saudi juga telah mengeluarkan beberapa peraturan yang melindungi perempuan dari pelecehan di tempat kerja, kata al-Balawi.

“Kerajaan, melalui peraturan dan agensi-agensinya, berupaya mengatasi fenomena kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja mereka serta memungkinkan mereka bekerja di lingkungan yang aman,” kata al-Balawi. “Ini adalah melalui membuat undang-undang untuk melindungi perempuan dan melindungi hak-hak mereka, seperti UU Anti-Pelecehan dan Hukum Perlindungan dari Pelanggaran.”

Pejabat itu juga membahas dekrit kerajaan Raja Salman bin Abdulaziz yang mengangkat 13 wanita ke Dewan Komisi Hak Asasi Manusia Kerajaan.

“Ini adalah kelanjutan dari apa yang dilakukan pemerintah Kerajaan untuk memberdayakan perempuan untuk menduduki posisi-posisi penting,” katanya. (Aby)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]