Sumenep, MaduraExpose.com- Sebanyak 9 orang guru honorer dinyatakan lulus CPNS 2013, namun dua diantaranya justru belum mengantongi SK dari BKD/BKPP Kabupaten Sumenep.
Dua guru yang belum mengantongi SK tersebut, yakni Hendri Kurniawan dan Luki Nurhidayat. Keduanya mengaku tercatat sebagai tenaga pengajar honorer sejak beberapa tahun silam.
“BKD juga pernah mengakui kalau kami berdua sebenarnya lulus seleksi CPNS 2013 untuk tenaga honorer kategori II. Anehnya, sampai sekarang kami belum diberikan”, ujar Luki Nurhidayat saat berbincangan dengan MaduraExpose.com.
Luki menduga, tidak dikeluarkannya SK dirinya itu karena pihak BKD terindikasi “main mata” dengan salah satu LSM milik salah satu oknum PNS di Sumenep.
“Kami menduga tidak dikeluarkannya SK kami berdua karena tidak mau memberi uang. Salah satu oknum LSM yang punya hubungan dekat dengan BKD mengaku sudah menalangi uang pelicin ke Menpan. Kami punya rekamannya kok”, imbuhnya.
Pernyataan yang sama disampaikan Hendri Kurniawan teman seperjuangan Luki. Kepada MaduraExpose.com dirinya mengaku sangat kecewa dengan Kepala BKD/BKPP Sumenep, Titik Suryati yang terkesan melakukan persekongkolan dengan oknum LSM yang masih berstatus PNS aktif di lingkungan Pemkab Sumenep tersebut.
“Malh saya sudah menyampaikan persoalan ini kepada Pak Bupati dan waktu itu beliau sangat respect. Sayngnya sampai sekarang belum ada kejelasan SK kami berdua”, tukasnya.
Ditambahkan Hendri, pihaknya sudah menyampaikan kisruh SK CPNS 2013 ini melalui Komisi A DPRD Sumenep. Anggota dewan berjanji untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kepala BKD atau BKPP.
“Tapi dewannya juga nggak konsisten. Tempo hari malah yang dipanggil duluan justru BKD, sedang kami sebagai pelapor malah tidak diundang dalam pertemuan itu”, sesal Hendri.
Baik Hendri maupun Luki mengaku tidak akan berhenti sampai disini dan akan terus memperjuangkan haknya.
“Apapun akan saya lakukan demi mendapatkan keadilan. Saya tidak takut dengan resiko apapun karena berjuang membela kebenaran. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan unjuk rasa besar-besaran ke kantor Pemkab dan DPRD Sumenep”, pungkasnya.
Sementara Titik Suryati, Kepala BKD/BKPP Pemkab Sumenep terkesan menghindar. Bahkan berkali-kali dihubungi melalui telpon genggamnya sering tidak aktif. Bahkan konfirmasi via SMS pun seringkali diabaikan.
Menyikapi sikap kurang koopratif yang ditunjukkan kepala BKPP Sumenep tersebut,menuai kecaman keras dari Kang Nur Zaenuri, pemerhati kebijakan Pemkab dari Sumenep network. Menurutnya, di era keterbukaan informasu publik saat ini, sudah tak lazim seorang pejabat selalu “mengunci mulut” atas persoalan penting yang menyangkut hak publik.
“Bu Titik harus berani menyampaikan fakta sebenarnya. Kalau memang mendapat tekanan dari LSM dari oknum PNS, ya ngomong terus terang dong. Pemkab punya inspektorat dan bagian hukum yang bisa membantu. Saya pikir Pak Bupati juga siap memecehkan persoalan SK CPNS 2013 itu”, kritik Kang Nur panjang lebar.
Pihaknya juga mengaku sangat mendukung rencana Luki dan Hendri yang berniat melakukan aksi terkait semrautnya hasil CPNS 2013 dari unsur honorer kategori II.
“Yang penting prosedural dan tidak anakhis, unjuk rasa juga bagian dari menyampaikan aspirasi kok. Kami dukung demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum”, tukas Kang Nur menutup perbincangan dengan MaduraExpose.com.
(fer)
