MADURAEXPOSE.COM– Merasa kesal terhadap kebijakan pemerintah daerah, puluhan pedagang yang terganung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima ( APKLI ) mendatangi Kantor Bupati Pamekasan Madura Jawa Timur, Senin (27/03/2017).

Kedatangan PKL pengunjuk rasa itu mendesak agar pemerintahan Ahmad Syafii tidak setengah hati dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) dan Perabutan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang pemberdayaan para pedagang kaki lima, yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil.

Akhmad Faisal, Korlap aksi dalam orasinya mengatakan, selama ini bangunan trias politika di Kabupaten Pamekasan dalam hal ini Legeslatif, Eksekutif dan Yudikatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang selama ini dinilai masih belum berjalan seimbang dalam membangun masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Pihaknya juga menengarai adanya kesenjangan antara pelaku ekonomi rendah yang selama ini diduga menjadi korban kebijakan yang lahir dari sistem birokrasi pemerintahan di bumi Gerbang Salam.

“Kedatangan kami untuk mengkritisi sistem birokrasi di Pamekasan yang terkesan mandul. Kami juga menuntut Bupati Pamekasan serius, tegas dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan Perbub No.31 Thn 2016 sebagai amanah Perda No.05 Thn 2008 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar program penataannya segera tuntas tampa pandang bulu, ” ungkap Akhamd Faisal, Korlap Aksi APKLI Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Faisal mengancam, apabila bupati tidak bisa berlaku adil terhadap seluruh pedagang kaki lima, pihaknya meminta Bupati Pamekasan untuk segera mencabut Persib tersebut agar PKL dengan ekonomi pas-pasan bebas berjualan.

Aktivis APKLI juga menyampaikan tuntutannya terkait tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, diantaranya terkait pengembalian fungsi Eks Arek lancor yang sudah diatur dalam Perbub No.23 Thn 2012 Tentang pemanfaatan arek lancor.

Pengunjuk rasa juga menunutu Bupati wajib memberikan dukungan anggaran terhadap program pemberdayaan pedagang kaki lima serta menghentikan pemborosan anggaran APBD untuk belanja aparatur yang cenderung meningkat tiap tahunnya. namun realisasinya diduga tidak memiliki asas manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat Pamekasan. [J88/Fer]

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM