Aktivis FPP demo, tuntut Raperda Pilkades disahkan dan tuntut kesejahteraan nelayan (Dok/MaduraExpose.com)

Aktivis FPP demo, tuntut Raperda Pilkades disahkan dan tuntut kesejahteraan nelayan (Dok/MaduraExpose.com)
Aktivis FPP demo, tuntut Raperda Pilkades disahkan dan tuntut kesejahteraan nelayan (Dok/MaduraExpose.com)
Sampang (maduraexpose.com) – Belasan Aktifis yang mengatasnamakan Forum Pemuda Penggugat (FPP) melakukan aksi turun jalan. Aksi tersebut sengaja tidak memakai baju dan mulut di tutup rapat-rapat dengan isolasi atau lagban, Kamis (29/01/15).

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Pantauan maduraexpose, para aktivis menuju kantor DPRD dan Pemkab Sampang sambil membagikan selebaran kepada masyarakat yang melintas di jalan Wahed Hasyim.

“Sengaja aksi kali ini, kita tidak memakai baju dan tutup mulut, biar Pemerintah Sampang dan DPRD Sampang, mengerti, apa yang terjadi di masyarakat bawah, dimana sampai sekarang masyarakat membutuhkan pemimpin dan pengayom” ujar Buradi, Korlap aksi usai menggelar unjuk rasa.

Sementara masyarakat menginkan segera pemilihan kepala desa (pilkades) secepatnya, khususnya kepala desa yang masa jabatannya berakhir.

“Sebanyak 108 desa tidak memiliki pemimpin desa atau kades, jadi, DPRD segera mengesahkan Raperda Pilkades dan Pemkab Sampang segera mengadakan Pilkades, dengan kecewa tak satupun anggota dewan tidak menemui para aktifis”, imbuh Buradi dalam tuntutannya.

Puas berorasi di kantor DPRD, para demonstran melanjutkan aksinyake Kantor Pemkab Sampang, juga tidak satupun perwakilan dari Pemkab yang memberikan tanggapan tentang aksi bisu tersebut dan menuntut HCML bertanggung jawab.

“HCML (Husky CNOOC Madura Limited) harus bertanggung jawab tentang apa yang di lakukan di pesisir Camplong, bukan pulau mandangin saja yang berdampak dengan kegiatan exploitasi migas, akan tetapi warga pesisir Camplong juga berdampak. Dimana, warga sebagai nelayan juga,” ungakp Buradi menambahkan.

(ms/mex).