Mantan Kades Kebunan Gegeran Tanah Seluas 708 m2, Kuasa Hukum Mulai Perang Data

0
330
Dari kiri: Ach. Supyadi Kuasa Hukum Asmawi dan H.Mohammad Siddik Kuasa Hukum Abdurrahman

Sumenep (Maduraexpose.com)- Aksi saling klaim atas kepemilikan lahan seluas 708 m2 yang terletak di Desa Kebunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep makin memanas setelah kedua belah pihak sama-sama menggunakan Kuasa Hukum dalam perkara tersebut.

Adapun pihak yang berseteru soal kepemilikan lahan di Desa Kebunan Sumenep tersebut yaitu Abdurrahman Mantan Kades Kebunan didampingi Kuasa Hukumnya H. Moh Siddik dan Asmawi yang menunjuk Advokat Ach.Supyadi sebagai kuasa hukumnya.

Belakangan tersiar kabar jika persoalan ini sempat diupayakan mediasi kedua belah pihak namun gagal hingga berujung pada aksi saling lapor polisi.

Sebelumnya, H. Mohammad Siddik kuasa hukum Abdurrahman kepada wartawan mengaku adanya bukti kepemilikan dokumen yang sah secara hukum.

“Klien kami punya sertifikat. Proses pembuatan sertifikat itu sudah benar secara SOP. Namun, ada sanggahan dari Pak Asmawi,” ujar Mohammad Siddik, kuasa hukum dari Abdurrahman,mantan Kades Kebunan kepada wartawan, Kamis 7 Juli 2022 kemarin.

Pengacara yang biasa dipanggil Siddik ini menyebutkan adanya sanggahan, namun diluar dugaan, kliennya justru dilaporkan ke Polres Sumenep.

“Penyidik telah melakukan proses sesuai dengan tahapan penyidikan. Namun, itu tidak terbukti untuk sebuah kasus tindak pidana, sehingga terbitlah SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan dari Polres Sumenep,” imbuh Siddik.

SP3 itu, kata Siddik , terhitung sejak tanggal 30 Maret 2022 lalu.

Pihaknya juga mengaku telah melakukan koordinasi dan upaya singkronisasi data dengan para pihak.

“Hasilnya, tidak ada tanah lebih. Artinya, dokumen tanah itu sesuai dengan fakta di lapangan. Kami pun belibatkan BPN dan data yuridisnya itu sudah benar,”paparnya lagi.

Masih dengan gaya ceolas ceplosnya, Siddik juga membeberkan soal adanya bangunan dilahan yang diklaim milik kliennya. Terkait itu, pihak Siddik mengaku telah 2 kali melayangkan. Somasi pertama dikirim tanggal 8 Juni 2022 dan somasi kedua dikirim 13 Juni 2022.

“Somasi klien kami juga tidak diindahkan. Padahal sudah jelas legalitas hak milik ada dengan bukti sertifikat SHM nomor 1339,” terangnya.

Ia mengungkapkan, surat kepemilikan tanah atau surat keterangan riwayat tanah, semuanya klir. “Ini bukan kata saya, tapi berdasarkan bukti dan fakta, secara yuridis (sudah) klir,” tandasnya.

Tak hanya itu, pihak Siddik mengaku telah melakukan pelaporan  polisi atas dugaan penyerobotan lahan.

“Karena belum ada penyelesaian, kami melaporkan ke Polres Sumenep dalam dugaan penyerobotan tanah dengan cara membangun tanpa ijin pemilik maupun ijin dari pemerintah,” sambung Siddik dengan nada berapi-api seperti menahan emosi.

Sementara dari pihak Asmawi tampaknya muncul perlawanan yang tak kalah sengitnya, seperti disampaikan Ach. Supyadi kuasa hukum Asmawi kepada wartawan.

Supyadi justru menemukan adanya kejanggalan terkait dengan terbitnya sertifikat tersebut.

“Sertifikat itu diterbitkan atas dasar laporan kami yang di SP3 di Polres Sumenep. SP3 dan putusan pengadilan itu kan beda,” ujar Ach. Supyadi kepada wartawan.

Bahkan Supyadi mengaku sudah mengajukan pembatalan kepada pihak BPN atas terbitnya sertifikat tanah itu dengan dasar, bahwa kliennya memiliki dokumen sah berupa letter C (dokumen C) dan sebagian punya sertifikat.

Supyadi menduga, terbitnya sertifikat itu cacat administrasi.

“Diduga tanda tangan batas tanah dipalsukan. Dan ini perbuatan melawan hukum,” tandas Ach. Supyadi saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telpon pribadinya mengaku sedang di Jakarta.

Atas dugaan tersebut, Supyadi melaporkan dugaan kejanggalan tersebut kepihak berwajib.

“Sudah dilaporkan ke Polres, ditangani Pidum,” sambungnya lagi.

Disinggung soal adanya upaya pembongkaran oleh pihak lawan, Supyadi justru balik bertanya.

“Mau melakukan pembongkaran tanpa ada keputusan pengadilan. Emang siapa dia?. Kan sudah jelas tidak mempunyai hak eksekutor,” timpalnya kepada wartawan menambahkan.

“Kalau sampai membongkar, saya jamin akan ditangkap oleh pihak kepolisian,” pungkasnya.

Terbaru, media ini berusaha melakukan konfirmasi ulang terkait polemik kepemilikan lahan antara Mantan Kades Kebunan Abdurrahman dengan pihak Asmawi.

Supyadi menjelaskan secara lebih rinci, bahwa sertipikat yang disebut oleh Abdurrahman maupun kuasasnya itu adalah produk tahun 2022.

“Dan diduga cacat administrasi karena ada saksi batas yang di palsukan selain juga tanah itu hasil klaim, karena sebelumnya tanah itu adalah tanah milik klien saya yang bernama Asmawi berdasarkan leter c yang sebagiannya sudah di sertipikat, dan pemalsuan tandatangan batasnya juga sudah dilaporkan ke Polres Sumenep,”tandasnya.

“Oleh karena sertipikat itu (diduga) cacat administrasi maka sekarang sertipikat itu dalam proses pembatalan di Pertanahan bang” pungkasnya. (pmc/fer)