Sumenep (Maduraexpose.com)–Ardhiyanta Alzi Chandra alias Ardhy
Ketua GPPS (Gerakan Pemuda Peduli Sumenep) mengaku prihatin dengan lambannya kinerja Badan Kehormatan -BK DPRD Sumenep dalam menuntaskan fakta dibalik munculnya video mesum mirip anggota dewan setempat.
“Sejak awal isu video mesum mirip salah satu anggota DPRD Sumenep ini berhembus, kami langsung melakukan penelusuruan. Karena ini sangat serius, menyangkut marwah lembaga wakil rakyat,” demikian Ardhiyanta Alzi Chandra (Ardhy) Ketua GPPS (Gerakan Pemuda Peduli Sumenep) kepada awak media, Selasa 28 September 2021.
Ardhy mencurigai adanya upaya “senyap” yang dilakukan oknum tertentu agar pemberitaan tak lagi beredar di media.
“Kami menduga adanya upaya senyap untuk membungkam media. Karena nyaris tak ada media lagi yang menulis tentang isu video mesum yang pertamakali dimunculkan oleh media kempalan,” sindirnya dengan wajah sedikit emosi.
Pihaknya mengaku salud karena media ini tetap konsisten mengawal dengan tanpa lelah menurunkan laporannya secara berimbang.
Pihaknya juga menyinggung maraknya pemberitaan video mesum itu yang sejak awal.
“Kami melihat diawal, berita video mesum mirip anggota dewan ini bermunculan dibanyak media. Oleh karenanya, agar tak mengundang fitnah ditengah masyarakat, kami langsung mengirim surat laporan ke BK DPRD Sumenep agar secepatnya melakukan tindakan yang diperlukan,”tandasnya.
Setelah itu, lanjut Ardhy, pihaknya melakukan audiensi langsung dengan BK namun tak diliput oleh media.
“Kami melakukan audiensi dengan BK dan meminta untuk segera melakukan investigasi terkait isu video mirip anggota dewan tersebut. Jika BK tidak bisa memberikan klarifikasi yang tegas terkait benar atau tidaknya video mesum mirip anggota dewan tersebut, maka kegaduhan publik tidak akan bisa diakhiri,” sesalnya.
Ardhy menjelaskan lebih jauh, pasca audiensi dengan BK DPRD Sumenep, GPPS tetap menunggu keberanian BK agar jangan sampai menyembunyikan fakta yang sebenarnya.
” Kami tetap menunggu langkah serius dari BK, namun kami tidak melihat keseriusan tersebut. Ini membuat kami bertanya ulang, apakah BK DPRD benar-benad serius ingin menuntaskan persoalan ini?”, sindirnya.
Versi GPPS, Kalau memang BK DPRD Sunenep serius untuk menuntaskan fakta yang sebenarnya, pihaknya mendesak dilakukannya sidang kode etik secara transparan.
“Kami mewakili aspirasi masyarakat, agar tidak terjadi fitnah berkepanjangan, hendaknya BK DPRD Sumenep untuk segera melaksanakan sidang kode etik secara transparan. Itu penting agar publik mengetahui fakta yang sebenarannya,” tutupnya mengakiri keterangannya melalui media ini.
Sumber:
Editor: Ferry Arbania
