MADURAEXPOSE.COM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indoensia (RI) dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI (Madura), MH Said Abdullah menggelar serap aspirasi (Reses) bersama ratusan Kepala Desa di Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang bertempat di aula de Debaghraf Hotel. Rabu, 29 Juli 2020.
Pada kesempatan itu, MH Said Abdullah, mengajak ratusan Kades di Kota Sumekar itu untuk terus melayani masyarakat secara maksimal dalam segala aspek. “Mari bersama melayani masyarakat secara maksimal,” katanya dihadapan para Kades. Rabu (29/07).
Selain itu, kedatangan Politisi senayan dari PDI Perjuangan menjelaskan bahwa kedatangannya ke Kota Keris ini tidak lain untuk melakukan serap aspirasi bersama Kepala Desa terkait situasi dan kondisi desa di masa pandemi Covid-19.
“Kami datang menemui Kepala Desa, ingin tahu aspirasi dan kondisi desa. Karena refocusing dana desa juga diarahkan ke BLT, ke masyarakat. Kami ingin tahu bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Dan alhamdulillah ternyata berdasarkan aspirasi kades, semua yang dari pusat dilaksanakan,” ujarnya.
Dalam serap aspirasi tersebut menurutnya para kades berharap, ke depan regulasi-regulasi tak terlalu birokratis. Sehingga dana desa lebih mudah pencairannya. “Itu yang diinginkan kepala desa, regulasi tak terlalu birokratis. Agar tidak terjadi deregulasi. Artinya mengurangi keruwetan birokrasi desa,” tambahnya.
Selain tentang desa, politikus senior PDI Perjuangan ini juga menyampaikan tiga hal. Pertama soal pendidikan. MH Said Abdullah menginginkan ke depan, seluruh kebutuhan anak didik harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Mulai dari seragam hingga buku.
Termasuk, Ketua Banggar DPR RI ini juga berharap seragam anak didik dijahit sendiri oleh orang tua. Tujuannya, lanjut Said, selain ukuran seragam sesuai harapan, juga bisa membantu para tukang jahit lokal. “Sehingga mereka bisa bekerja dan tidak menganggur,” tambahnya.
Kedua, soal kesehatan. Meski ada BPJS, menurut Said, ternyata banyak sekali warga yang tak menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kenapa? Karena pendataan amburadul. Sehingga suami Khalida Ayu Winarti ini berharap pendataan dilakukan secara kontinyu dan valid.
“Biar semua warga, khusus yang kurang mampu menikmati program pengentasan kemiskinan dari pemerintah,” jelasnya.
Ketiga, kedaulatan pangan. Pahlawan pangan itu ada di desa. Para petani harus dipastikan hasil panennya dibeli secara layak. Said bercerita, tempo dulu tak ada warga yang kelaparan.
“Karena orang tempo dulu tidak membiarkan setiap lahan itu kosong. Bahkan di pekarangan rumahnya ditanam ‘marongghi’. Itulah ketahanan pangan sesungguhnya, ” tegasnya.
Selain itu, kata Said, ke depan kalau ada bansos dirinya berharap harus beli ke petani. “Jangan beli ke grosir. Beli ke petani. Itu harapan kita,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Miskun Legiyono mengatakan senang bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada MH Said Abdullah. Apalagi sekarang, kata Iyon, sapaan akrabnya, MH Said Abdullah Ketua Banggar DPR RI.
“Kami sudah sampaikan semua keluh kesah Kades kepada Pak Said, termasuk soal regulasi dana desa agar tidak terlalu birokratis. Sehingga pencairannya mudah,” tandasnya. [*]
