MADURA EXPOSE–Kisruh Uang Bimtek anggota DPRD Sumenep yang dipermasalahka Badrul Aini dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Muhlis dari partai Gerindra bisa menjadi petunjuk awal bagi kalangan aktivis anti korupsi maupun pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep untuk mendalami adanya dugaan korupsi dalam kegiatan para politisi parlemen tersebut.
“Pernyataan saudara Badrul Aini anggota dewan di media yang menduga adanya manipulasi dan pengkondisian sisa anggaran Bimtek ke Jakarta itu menjadi celah untuk membongkar kasus tersebut hingga ke akar-akarnya. Kami dukung anggota dewan buka-bukaan saja kasus itu” terang Muhammad Zainur, aktivis Sumekar Network (ASN) kepada Madura Expose, Selasa 11 Mei 2016.
Ramai diberitakan sebelumnya, adanya pernyataan salah satu peserta Bimtek Jakarta, yakni Badrul Aini, anggota dewan dari PBB Sumenep yang menuding adanya pengkondisian anggaran dengan cara melakukan manipulasi anggaran. Tuduhan anggota asal kepulauan itu mengarah kepada salah satu politisi dari Partai Demokrat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumenep, M. Hanafi.
Mendengar namanya diseret-seret dalam dugaan manipulasi anggara Bimtek oleh rekan keranya, Hanafi langsung kebakaran jenggot dan mengancam akan melaporkan Badrul Aini pencemaran nama baik.
Wakil Ketua DPRD Sumenep , Madura, Jawa Timur membantah tudingan Badrul Aini anggota Dewan dari Partai Bulan Bintang (PBB) yang menduga pihaknya telah melakukan manipulasi anggaran Bimtek di Jakarta yang digelar sejak tanggal 5 hingga 7 Mei 2016. Bahkan dia akan menuntut Badrul Aini dengan dalih pencemaran nama baik.
“Tudingan Badrul ini sudah merusak nama baik saya dan tidak ada bukti saya telah melakukan pengkondisian. Pelaksana anggaran Bimtek itu urusa sekwan. Kok malah nuduh saya, dari mana dasarya” ujar M Hanafi, Wakil Ketua DPRD Sumenep mementahkan tudingan Badrul Aini sebelumya. [Oni/Fer]
