MADURA EXPOSE—Wakil Ketua Pansus Raperda Penyertaan Modal (PRPM) DPRD dari Fraksi Demokrat Sumenep, Indra Wahyudi menilai pengelolaan keuangan, managemen dan usaha yang dijalankan PT Wus selama ini tidak transparan.
“Selama ini pengelolaan keuangan di PT WUS kurang transparan, terutama kepada Komisi II DPRD Sumenep selaku konterpadnya”, ujarnya kepada awak media baru-baru ini.
Tak hanya masalah transparansi keuangan yang disorot, politisi dari Daerah Pemilihan- Dapil IV ini juga menyoal setoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) sangat minim dengan alasan merugi. Hal inilah, lanjut Indra, yang membuat kalangan dewan yang terlibat dalam pembahasan Raperda Penyertaan Modal melempar gagasan perlunya dibentuk Pansus PT.WUS atas masukan dari pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
“Pansus ini akan melakukan investigasi keuangan, managemen dan pengelolaan usaha PT WUS”, lanjutnya.
Indra mengklaim gagasan Pansus itu mendapat dukungan dari sejumlah Fraksi lainnya, seperti dilontarkan Ach Muhlis, yang menjabat sebagai Anggota Komisi II DPRD Sumenep. Pansus ini nantinya menjadi pintu awal menelisik (audit) keuangan, SDM, managemen dan usaha yang dijalankan BUMD tersebut.
“Kami mendukung sepenuhnya rencana pembentukan Pansus PT Wus untuk menuntaskan problem ditubuh perusahaan milik BUMD ini”, terang Ach Muhlis, Anggota Komisi II dari Partai Gerindra DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Sementara Sitrul Arys, Direktur PT WUS kepada wartawan mengaku tidak masalah dengan adanya Pansus yang digagas kalangan Legislatif senyampang hal tersebut diperlukan.[Fas/Fer]
