Sumenep, MaduraExpose.com- Kisruh rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terus bergulir hingga ke meja Komisi I DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Sebanyak empat orang komisioner KPU Kab memenuhi permintaan klarifikasi yang dipimpin oleh Darul Hasyim, Ketua Komisi I DPRD, Jum’at Sore, (15 /5/2015).
Klarifikasi dilakukan pihak legislatif, terkait rekrutmen PPK yang lolos lima besar namun yang bersangkutan disinyalir tidak berdomisili di Sumenep. Termasuk kisruh materi uji rekrutmen yang sama sekali tak ada korelasinya dengan masalah Pemilu.
Terkait banyaknya persoalan di tubuh KPU Kab Sumenep, Komisi I DPRD berencana melakukan blocking anggaran seperti disepakati dalam pembahasan internal komisi. Hal itu diakui legislatif setelah melakukan klarifikasi langsung dengan empat komisioner penyelenggara pemilu.
Sayangnya, saat klarifikasi dilakukan dengan empat komisioner KPU, anggota Komisi I DPRD sedang tidak lengkap sehingga belum bisa menentukan kapan jadwal pleno akan digelar, sebagai tindak lanjut dari hasil klarifikasi yang dilakukan diruang Komisi I pada Jum’a Sore.
“ Blocking anggaran bisa kita laklukan setelah pleno diputuskan. Itu sangat bisa karena memang kewenangan kami”, ujar Darul Hasyim, Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Jum’at Sore, (15/5/2015).
Sementara terkait adanya dugaan pemalsuan dokumen dalam proses rekrutmen, Darul enggan mengomentari hal tersebut dengan alasan bukan domainnya legislatif. Pihaknya menyarankan agar pihak yang merasa dirugikan melakukan perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Surabaya.
“Soal adanya indikasi pemalsuan, itu domainnya Panwas dan kepolisian. Kami ini lembaga politis, kadi keputusannya juga bersifat politis, Yaitu tadai blocking anggara ke KPU”, tandas Darul.
