Sumenep (MaduraExpose.com)- Sedikitnya 500 petani tembakau dari kecamatan Saronggi, Bluto, Ganding dan Ambunten, berunjuk rasa ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep.
Kedatangan mereka meminta kejelasan dana bantuan Daana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) senilai Rp 3 milyar yang diduga diendapkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat.
Aliyatin, Korlap aksi mengatakan, sejauh ini Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep, Edy sutrisno diduga tidak beres dalam menyalurkan bantuan cukai tersebut. Untuk itu pihaknya meminta Kadis Hutbun segera mundur dari jabatannya karena dianggap tidak berpihak keapda kaum petani.
“Buktinya, sampai sekarang dana DBHCT belum juga dicairkan oleh Kepala Dinas Hutbun. Sudah tahu dana itu sangat dibutuhkan oleh para petani tembakau”, tandasnya.
Pria berkumis ini menambahkan, tercatat abantuan DBHCT tahun 2013 juga diduga kuat tidak transparan dan patut dicurigai adanya penyimpangan. pihaknya menuntut bantuan DBHCT tahun 2014 segera dicairkan.
“Kalau kepal dinas Hutubun tidak bisa mencairkan dana itu, sebaiknya mulai sekarang mundur saja dari jabatannya”teriaknya lantang.
Sementara Edy Sutrisno, Kepala Dishutbun Sumenep saat di hubungi awak media mengatakan, jika petani ngotot dana tersebut dicairkan, maka persoalan tersebut harus dikonsultasikan dengan tim DBHCT Provinsi Jawa Timur. Ia menjelaskan, terkait bantuan DBHCT 2014 abagi kelompok tani harus mengacu pada masa tanam hingga panen. Namun jika melewati masa tahapan yang sudah ditentukan pihaknya memandanag ada baiknya dana tidak dicairkan.
“”Kalau kami paksakan untuk mencairkan dana yang sudah melewati masa panen, maka itu sama halnya melanggar aturan”,tepisnya.
Edy menambahkan, untuk pencairan dana penguatan modal atau DBHCT tahun 2014 terpaksa ‘dihapus’ dan akan dianggarkan pada tahun 2015.
Sedangkan untuk DBHCT selain penguatan modal,menurutnya masih tetap dijalankan, semisal dana penguatan kelembagaan melalui fasilitasi penyuluhan. (fay/fer)
