Pasang Iklan Tanpa Batas Hub.081332778300

MADURAEXPOSE.COM, BANGKALAN-Di keluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) oleh pemerintah Republik Indonesia(RI) menuai sorotan yang serius dari beberapa kalangan.

Salah satunya dari Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Ia memberikan penjelasan tentang dikeluarkannya perppu tersebut.

Penjelasan itu ia sampaikan ketika menjadi pembicara dalam sebuah acara seminar yang digagas oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bangkalan yang bertempatkan di aula MAN Bangkalan, Selasa (15/8).

Menurut Yusril seharusnya Perppu tersebut dikeluarkan oleh pemerintah hanya pada saat kondisi genting yang memaksa. Ia mencotohkan kondisi genting yang dimaksud misalnya saat pemerintah mengeluarkan Perppu tentang terorisme. Sedangkan keberadaan Ormas tidaklah membuat genting negara ini.

“Saya masih ingat betul waktu itu tahun 2002 pasca bom Bali, belum ada undang-undang yang mengatur tentang terorisme, oleh karena itu diterbitkanlah Perppu tentang terorisme, itu yang dimaksud kondisi genting,” Ujarnya.

Ada beberapa keadaan yang membolehkan pemerintah mengeluarkan Perppu. Pertama karena memang Undang-undang yang mengatur tidak ada. Kedua, Undang-undang yang mengatur ada namun tidak memadai. Ketiga, pengajuan RUU ke DPR membutuhkan waktu yang lama.

“Ketiga faktor itu bisa dijadikan alasan pemerintah menerbitkan Perppu. Nah kalau Perppu Ormas yang sekarang ini saya menilai pemerintah terlalu subjektif,” jelasnya.

Menurut yusril, hanya di jaman Presiden Jokowi saja Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila bisa dihukum paling berat seumur hidup, paling sedikit penjara 5 tahun dan paling lama penjara 20 tahun. Menurutnya, dijaman presiden sebelumnya jika ada Ormas yang bertentangan dengan pancasila yang dihukum hanya pemimpinnya saja dan hal itu yang aneh dalam kepemimpinan Presiden Jokowi.

HotNews:  Budak Sabu-Asal Desa Pakondang Dibekuk Satreskoba Polres Sumenep

“Nah di era Presiden Jokowi ini berdasarkan Perppu itu bukan hanya pemimpinnya saja yang akan dihukum tapi juga semua anggota Ormas itu bisa dihukum. Jika anggotanya 10 ribu orang yang 10 ribu orang itu bisa dihukum semua,” paparnya.

Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) membuktikan bahwa pemerintah sudah mulai bersikap diktator. Karena menurut Yusril pemerintah tidak bisa membubarkan Ormas. Ormas hanya bisa dibubarkan oleh keputusan pengadilan.

“Saya membela HTI bukan berarti saya sepaham dengan mereka. Tapi saya membela HTI karena ada hak-hak dari HTI yang di dzolimi. Pemahaman konsep khilafah saya dengan mereka berbeda,” ujarnya.

Keberadaan Perppu Ormas tersebut tidak hanya untuk membubarkan HTI tapi juga bisa membubarkan Ormas-ormas lain yang dianggap oleh pemerintah mengembangkan, menyebarkan dan mengajarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

“Perppu ini serius, bisa mengancam demokrasi. Saat ini pemerintah bisa menilai dan mebubarkan Ormas seenaknya. Oleh karena itu dengan tegas saya menolak Perppu ini seluruhnya,” ucap Yusril.

Ormas apa saja yang berpotensi untuk dibubarkan? Yusril tidak bisa menjawab dengan pasti, sebab ia tidak mengetahui dengan jelas. Namun lanjut dia, sudah ada list tentang Ormas-ormas yang berpotensi untuk dibubarkan.
“saya tidak tahu, yang jelas itu sudah ada listnya,” pungkasnya.(AL)