Pasang Iklan Tanpa Batas Hub.081332778300

MADURAEXPOSE.COM– Ada tiga variabel yang menjadi acuan Bawaslu RI untuk memetakan tingkat kerawanan Pemilu. Seperti apa teknisnya?

“Pertama, penyelenggaraan. Tentu kami ingin lihat. Berapa banyak penyelenggara pemilu di daerah tersebut yang pernah punya kasus. Khususnya, terkait kasus yang ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” ungkap anggota Bawaslu Mochammad Afiffudin di kawasan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/10).

Lalu yang kedua, terkait kontestasi. Konteksnya, lanjut Afif, tentang bagaimana partai politik.

“Bagaimana kebebasan berserikat dan berkumpul,” urainya.

Kemudian, variabel ketiga, mengacu pada tingkat partisipasi. Hal ini, dijadikan ukuran bagi Bawaslu yang dirumuskan sendiri. Bahwa demokrasi adalah milik masyarakat.

“Ketika ada proses demokrasi yang minim partisipasi, maka itu juga nggak bagus. Yang kita inginkan, bagaimana partisipasi publik juga baik. Kita ingin melihat adakah pemantau lokal di daerah tersebut,” paparnya.

Termasuk, bagaimana tingkat partisipasi pemilih di pilkada sebelumnya. Atau pemilu terakhir. Hal itu yang menjadi patokan Bawaslu.

“Saat ini, data-data tersebut tengah diskor sementara. Kami ada expert judgement. Ada pakar yang dilibatkan kami jadikan tim untuk menyusun dengan coding dan skor tertentu. Kami rumuskan sebagai daerah rawan, sangat rawan, atau sedang,” demikian Afif.

[san/rm*]