http://www.policeline.co/

MADURAEXPOSE.COM– Banyaknya tambak udang beroperasi tanpa izin di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapat tanggapan serius anggota DPRD setempat.

Salah satunya Akis Jazuli, anggota Komisi II DPRD Sumenep, menyebut tambak udang yang beroperasi tanpa izin tersebut, bukan hanya milik masyarakat sebagaimana pernyataan Syahrial, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep, beberapa hari sebelumnya.

Melainkan banyak tambak udang milik investor, yang juga beroperasi meski tidak mengantongi surat izin dari pemerintah daerah sumenep.

Salah satunya, tambak udang milik investor, yang beroperasi tanpa izin di Desa Kombang, Kecamatan Talango.

“Data valid,” kata pria yang juga Sekretaris Partai Nasdem ini.

Selain itu, banyak tambak udang di sejumlah kecamatan daratan disinyalir melanggar aturan. Seperti contoh tambak udang di Desa Andulang, Kecamatan Gapura, yang mengalihfungsikan lahan pertanian ke tambak udang.

Sementara tambak udang di Lombang, Kecamatan Batang-Batang, juga disinyalir melanggar aturan, karena pembangunannya berdekatan dengan destinasi wisata pantai Lombang.

“Jadi, tidak hanya tambak udang milik warga, dan tambak udang baru yang melanggar aturan. Melainkan tambak udang milik investor, juga banyak yang melanggar aturan. Dan ini harus ada tindakan tegas dari pemerintah daerah,” tegas pria asal Kecamatan Talango ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep Syahrial mengatakan banyak tambak udang yang beroperasi di Sumenep, meski belum mengantongi izin dari pemerintah daerah. Mayoritas merupakan tambak udang berskala kecil dan dikelola oleh masyarakat.

Kendati demikian, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena penertiban kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Kalau yang berhubungan dengan Perda penertibannya Satpol PP, jika yang berkaitan dengan UU itu Polisi. Kalau Polisi yang menertibkan pasti pidana,” jelasnya.

(Ita/din)


loading...