Soekarwo Minta Kepala Daerah Permudah Proses Perizinan

MADURAEXPOSE.COM, SURABAYA – Kebijakan pemerintah pusat yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5-6% per tahun memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, khususnya infrastruktur ketenagalistrikan. Pasalnya, infrastruktur tersebut merupakan fasilitas publik yang mendasar bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas perekonomian sehari-hari.

“Karena itu, saya mendukung sepenuhnya proyek percepatan pembangunan infrastruktur listrik 35.000 MW ini. Kehadiran listrik akan mendatangkan berbagai dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Kami menghimbau rekan-rekan pemda untuk mendukung program ini dengan mempermudah perizinan di wilayahnya” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW di Pullman Hotel Surabaya Pakde Karwo mengatakan, Guna mendukung realisasi percepatan proyek tersebut, Pakde Karwo menjamin empat hal bagi investor. Yakni proses perijinan yang cepat, ketersediaan listrik (power plant), keharmonisan antara pengusaha dan buruh, dan ketersediaan lahan. “Ini jaminan dari kami untuk mendukung proyek pembangunan ketenagalistrikan” ujarnya.

Masih menurut Pakde Karwo, rasio elektrifikasi di Jatim mencapai 83,6%. Artinya, hampir semua wilayah Jatim sudah teraliri listrik, namun di beberapa tempat rasionya sangat rendah, khususnya di Pulau Madura yang rasionya hanya 50%. Bahkan, di wilayah Madura kepulauan rasionya dibawah 40%.

“Rasio yang paling tinggi adalah 116,29% di Surabaya, artinya satu rumah bisa punya 2 ID pelanggan. Sedangkan rasio yang terendah ada di Sampang yang hanya 41,88%. Sedangkan rasio elektrifikasi di Pulau Madura sangat rendah, hanya 40%. Kami sudah siapkan anggaran untuk membantu pembangunan infrastruktur kelistrikan di Jatim, khususnya di Madura agar rasio elektrifikasi bisa meningkat” lanjutnya.

Untuk kapasitas pembangkit listrik, di Jatim tersedia sebesar 8.860 MW dan pada beban puncak mencapai 4.995 MW. Dari jumlah tersebut, sebesar 2.332 MW didistribusikan ke Jateng, Jabar, dan DKI Jakarta, dan sebesar 334 MW didistribusikan ke Bali sehingga Jatim masih surplus 1.199 MW.

Lebih jauh Pakde Karwo mengungkapkan, salah satu ganjalan dalam mewujudkan proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan adalah permasalahan Tanah Kas Desa (TKD), khususnya TKD yang dimanfaatkan untuk pembangunan jalan tol. Padahal, jalan tol akan membantu memperlancar transportasi proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

“Saya mengusulkan agar TKD bisa diganti dengan uang, yang kemudian disimpan di Kas Desa,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, Program ketenagalistrkan 35.000 MW mencakup pembangunan 109 pembangkit, masing-masing terdiri dari 35 proyek oleh PLN (berkapasitas total 10.681 MW) dan 74 proyek oleh swasta atau independent power producer/IPP (berkapasitas total 25.904 MW).

Hadir pada kesempatan itu, Mendagri, Tjahjo Kumolo, Plt Gub Riau, Arsyadjuliandi Rachman, para bupati dan walikota, para pejabat eselon I dari kementerian dan lembaga dengan proyek-proyek kelistrikan di wilayahnya, Direksi PT PLN. diakhir acara, dilaksanakan pula penandatanganan dukungan dalam mewujudkan nawacita Presiden RI terkait dengan kedaulatan energi oleh Mendagri, Menteri ESDM, Gubernur Jatim, Plt Gubernur Riau, serta perwakilan dari provinsi dan kab/kota yang hadir pada kesempatan itu.

(arf/hms/**/SP)