Sumenep, MaduraExpose.com- Rekom pengiriman bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep dinilai banyak kalangan akan menjadi sumber keributan antara pihak pengusaha dengan pihak Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) yang selama ini sudah beroperasi.
Pernyataan itu disampaikan Zainuri, MP, anlasis kebijakan publik dari Sumenep Network saat berkunjung ke kantor Redaksi MaduraExpose.com di Jl.Kemuning, Kota Sumenep, Madura, Jawa Timur, Sabtu.
Pihaknya juga menyesalkan pernyataan Moh Djakfar, Kepala Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumenep yang terkesan melakukan pembelaan terhadap pemilik BBM yang ditangkap oleh Mabes Polri.
“Harusnya Kepala DKP menghargai proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polairut dari Mabes Polri. Bukan kemudian secepat kilat mengatakan itu bukan penangkapan, itu tidak ada persoalan seperti ditulis media”, ujarnya.
Zaenuri juga bilang, selama beberapa tahun terakhir, persoalan BBM di kepulauan seringkali menuai masalah, semisal terjadinya kelangkaan dan mahalnya harga eceran ditingkat konsumen. Harusnya pemerintah tegas menerapkan aturan dengan tidak memberikan rekom pengiriman BBM selain terhadap APMS.
“Terungkapnya KLM pengangkut BBM yang diamankan petugas ini menjadi petunjuk baru untuk mengungkap terjadinya kelangkaan dan mahalnya BBM yang selama ini kerap terjadi di kepulauan. Nanti, Kami koordinasikan masalah ini dengan Komisi Hukum DPRD dan sejumlah pihak terkait di Sumenep”, imbuhnya menegaskan.
.jpg)