Reporter:Sapraji Saleh/Madura Expose

MADURA EXPOSE–Program skala Nasional tentang ferivikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di tahun 2017 yang menjadi tangung jawab Dinas Sosial Setkab Sumenep diduga kuat tak dijalankan sesuai tenggang waktu yang ditentukan.

Program tersebut diduga mangkrak alias belum dituntaskan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Jawa Timur.

“Itu anggaran 2017 masih belum selesai mas”, ujar Ahmad Aminullah, Kepala Dinas Sosial Sumenep dengan nada grogi,saat dikonfirmsi diruang kerjanya, baru-baru ini.

Minul, panggilan akrab Kadis Dinsos ini menambahkan, bahwa program PBI JK tersebut dalam skala national dan diakui belum selesai dan akan di lanjutkan pada tahun 2018. Pihaknya merinci, pagu anggaran untuk PBI JK menghabiskan dana sebesar Rp. 689.830.000 dari APBDP yang anggarannya lebih besar untuk Honorarium “tukas Minul dengan wajah pucat.

Anehnya, program ini malah sengaja disembunyikan dari publikasi media. Bahkan ketika didesak soal transparanasi program tersebut, Dinsos malah mengiming-imingi wartawan media ini untuk bekerjasama di lapangan.

“Namun permintaan Dinsos itu ditolak oleh pimpinan media kami, karena khawatir terjadi penyimpangan, mengingat program itu masuk anggaran 2017,” ujar Sapraji Saleh dalam diskusi pendek bersama Redaksi Madura Expose, Kamis Malam, 13 September 2018.

Bahkan, hasil investigasi dan Pantauan Awak media ini hingga September 2018,program PBI JK Dinas Sosial Sumenep justru belum direalisasikan.

Terkait hal itu, Tedy Muhtadi, salah satu Fungsionati GPMD FORUM menduga adanya permainan dalam penggunaan anggaran tersebut.

“Coba media ini tidak pernah mengungkit program PBI JK ini, bisa saja media lain dan publik juga tidak pernah tau kalau ada anggaran besar yang belum beres. Padahal itu khan program 2017.Harusnsya,semua dana sudah terserapa tahum kemarin,”tandasnya penuh curiga.

(sap/fer/red)