Pasang Iklan Tanpa Batas Hub.081332778300

googleMaduraExpose.com – Penggunaan Bantauan Siswa Miskin (BSM) dilingkungan kementrian agama (kemebag) sumenep banyak yang jeluar daru juinis yang ada. Sesuai juknis penggunaan BSM dana BSM itu hanya diperbolehkan digunakan untuk membeli perlengkapan srkolah, salah satunya dibut beli seragam sekolah, sepatu, transport setiap harinya dan perlengkapan sekolah lainnya. Namun kenyataan dibawah banyak dana BSM yang dipakai sumbangan perayaan haflatul imtihan.

“Berdasarkan audit dari BPK (badan pemeriksa keuangan) kemarun, memang ada yang digunakan pembayaran iyuran perayaan imtihan. Mungkin karena saat pencairan BSM itu bertepatan dengan musim imtihan,” Kata Kepala Seksi Pendma (Pendidikan Madrasah) Kemanag Sumenwp Moh. Rifa’i Hasyim.

Mwmenurut Hasyim, lemabaga yang telah menyalahgunakan penggunaan BSM itu meruoakan lembaga tingkat Madrasa Tsanawiyah (MTs) yang berada di Kecamatan Gapura. “Itu sudahbkami panggil pengelolanya, saat ini Alhamdulillah sudah bisa terselesaikan,” katanya

Menurut Hasyim, walaupun secara juknis sudah salah, pihaknya masih belum bisa mwmberikan sanksi terhadap pihak lembaga. Sebab kesalahan tersebut bukan berdasarkan intruksi lembaga, melainkan inisiatif dari penerima manfaat itu sendiri. “Seandainya intruksi itu murni dari lembaga, jelas kami tidak akan tinggal diam,” ungkapnya

Bahkan sambung Hasyim, jika itu benar piahaknya tidak akan segan untuk memberikan sanksi sesuai peratiran yang berlaku. “Ya kalau memang benar adanya, kami akab membuatkan surat pernyataan agar uang tersebut dikembalikan. Jika tidak mau maka terpaksa kami akan mencabut bantuan BSM secara keseluruhan. Nah itu sanksinya yang akan diterima oleh lembaga itu swndiri,” terangnya

Lebih lanjut Hasyim mengatakan, sanksi semacam itu sebagai shock terapi bagi lembaga itu sendiri. Swmehingga jika sudah ada bantuan dari pemerintah benar-benar sampai pada penerimanya. “Kami tidak ingin hal serupa terjadi pada penggunaan BSM tahun 2014 ini,” harapnya

Oleh sebab itu, pihaknya selaku bagian dari penanggungjawab, mengaku akan segeta membentuk tim monitoring. Dimana tim monitoring yang akan mengawasi penggunaan BSM diberbagai lembaga swasta yang berada dilibgkungan Kemanag Sumenep. “Pengawasan seperti itu memang sering dilakukan, utamanya disaat akhir pencairan BSM disemua jenjang pendidikan. Karena itu merupakan bagian dari tahapan evaluasi kami setiap tahunnya,” teranyanya

Kendati demikian, lanjut Hasyim walaupun kemanag sudah membentuk tim pemantau penggunaan BSM, dirinya meminta agar masyarakat juga ikut andil untuk mengawasinya. Itu karwna tim pemantau dari Kemanag tidak busa melakukab pemantauan secara keseluruhan. “Kami (tim) cuma akan mengambil dua lembaga penerima BSM diberbagai kecamatan, karena sabgat tidak mungkin kami bisa mendatangi ratusan lemabgabpenerima BSM satu persatu. Itu karena keterbatasan petugas dan juga waktu yang tidak memadai,” katanya

Sebab, menurut Hasyim, jika dipaksakan mendatangi setiap kembaga maka yang jelas akan menghambat terhadap kenerja yang lain. “Itu sudah pasti, makanya kami hanya mengambil sample disetiap kecamatan saja, sehingga satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain tidak tumpang tindih,” tukasnya

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dul Siam menghimbau agar kemenag kedepannya lebih ekstra dalam mengawasi penggunaan BSM tersebut. Sehingga adanya bantuan itu bisa sesuai dwngan harapan dari pemerintah. “Jadi, kejadian tersebut dijadikan acuan kedepan. Sehingga kedepannya kejadian serupa tidak terulang kembali,” katanya

Sebab, lanjut politisi PKB asal Kepulauan itu, tujuan dikucurkannya bantuan sosial (bansos) tersebut tiada lain untuk meribgankan beban para masyarakat miskin. Sehingga semua warga negara bisa mengenyam pendidikan layaknya warga negara pada umumnya. “Apalagi saat ini wajib belajar sudah 9 tahun. Sehingga yang miskin dan yang kaya tidak ada batasan. Nah agar swmuanya lancar maka pemerintah mencanagkan bantuan itu. Maknya pengawasannya juga dioptimlakan, sehingga penggunaannya tepat sasaran,” tukasnya. (Jun/fer)