Pasang Iklan Tanpa Batas Hub.081332778300

Oleh: Tjahja Gunawan (Wartawan Senior)

Pengerahan pasukan Brimob dari berbagai daerah ke Jakarta pasca Pemilu 2019, tidak akan membuat rakyat takut dalam melawan penguasa zalim. Sebaliknya akan menguatkan dan mengokohkan tekad rakyat untuk membongkar segala bentuk kecurangan Pemilu di berbagai daerah di Indonesia.

Sesungguhnya saat ini kekuatan rakyat (people power) sudah berjalan secara serentak di berbagai daerah di Tanah Air . Aksi emak-emak dan para relawan yang mengawasi jalannnya penghitungan suara mulai dari TPS hingga sekarang di tingkat kecamatan, menunjukkan besarnya kekuatan rakyat dalam proses Pemilu kali ini. Sebelumnya belum pernah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengawasan penghitungan suara dalam Pemilu. Masyarakat rela menjaga dan mengawasi proses penghitungan kartu suara mereka hingga larut malam secara bergantian.

Besarnya antusiasme masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu kali ini karena adanya ketidakpercayaan terhadap penyelenggara Pemilu. Berbagai praktek kecurangan dalam Pemilu 2019 terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif.

Kecurangan terjadi secara terstruktur, dikomando dari istana dan dieksekusi sampai level TPS, hingga input suara di KPU. Kecurangan Pemilu 2019 dilakukan secara sistematis, dengan penggiringan opini sebelum dan sesudah pilpres melalui lembaga survei komersial dan televisi, sehingga kemudian terjadi penyesuaian angka-angka hasil survei, quick count dan input suara di KPU.

Kecurangan tersebut berlangsung secara massif, terjadi di seluruh daerah dan luar negeri dengan melibatkan kepala daerah, polri, perangkat KPU, BIN, dll. Wajar jika sebagian kalangan menyebut pemilu kali ini sebagai Pemilu Brutal.

Praktek kecurangan dalam Pemilu Brutal ini dapat merubah suara secara signifikan. Banyak kasus terjadi penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT) di daerah basis Paslon 01 seperti di Jateng, Papua dan Bali. Selain itu banyak warga yg tidak dapat memilih karena kehabisan kertas suara, banyak surat suara yang sudah dicoblos sebelum pelaksanan Pilpres dan Pemilu serentak tanggal 17 April 2019. Juga banyak penggelembungan dan penyunatan suara dalam input suara di server KPU.

Berbagai bentuk kecurangan tersebut telah merusak jalannya Pemilu dan Pilpres 2019. Ajakan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil tanpa kecurangan hanya sekedar pemanis bibir (lips service) saja karena yang terjadi d llapangan kebalikannya.

Keinginan untuk mewujudkan jalannya pesta demokrasi yang sehat telah ternodai oleh kecurangan yang dilakukan oleh penguasa melalui tangan-tangan kekuasaannya.

Ada adagium yang menyebut bahwa kekuasaan itu manis, makin lama berkuasa, makin manis rasanya. Di seluruh dunia, kelompok yang sedang berkuasa tentu ingin mempertahankan kekuasaan, ingin mempertahankan manisnya kekuasaan. Kadang-kadang dengan segala cara.

Yang paling ditakuti oleh penguasa yang zalim adalah kekuatan rakyat yang sudah tidak ingin dipimpin oleh penguasa yang zalim dan sewenang-wenang. Biasanya penguasa mengaitkan people power, gerakan atau aksi damai rakyat dengan tindak kekerasan, kerusuhan, penjarahan, tindakan-tindakan anarkis lain.

Namun gerakan rakyat di banyak negara adalah aksi damai, yang berhasil menekan pemerintah yang berkuasa untuk merubah kebijakan, atau melengserkan pemerintah , bahkan memberi kemerdekaan kepada bangsa yang dijajah, seperti halnya di India.

Di dunia internasional dikenal civil rights movement (gerakan hak masyarakat sipil) yang merupakan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap suatu pemerintah, atau untuk melakukan protes terhadap hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

Mengutip pendapat Batara R Hutagalung, civil rights movement yang paling terkenal adalah yang digerakkan oleh Martin Luther King Jr., tanggal 28 Agustus 1963 di Washington, Ibukota Amerika Serikat. Aksi damai yang diikuti oleh sekitar 300.000 warga, terutama kulit hitam, adalah untuk memprotes politik rasis dan diskriminatif dari pemerintah Amerika Serikat terhadap warganya yang berasal dari keturunan Afrika, yang sebagian besar adalah keturunan para budak.

Aksi damai ini adalah kelanjutan dari aksi-aksi di berbagai kota di Amerika Serikat, antara lain di Birmingham, Alabama, bulan April-Mei 1963.

Aksi damai di Washington tersebut berhasil merubah politik dalam negeri Amerika Serikat untuk persamaan hak seluruh warganya, walaupun dengan harga yang mahal yang dibayar oleh Martin Luther King Jr. Dia ditembak mati oleh pria kulit putih yang rasis.

Sementara itu di Perancis, sejak tahun 2018 lalu mencuat Gerakan ROMPI KUNING di Perancis. Gerakan ini telah berhasil menekan pemerintah Emanuel Macron untuk merubah beberapa kebijakan yang tidak dikehendaki oleh rakyat.

Lalu gerakan damai Mahatma Gandhi, AHIMSA (tidak menggunakan kekerasan), yang menganjurkan agar rakyat India melakukan pembangkangan dan SWADESI yaitu memboikot produk-produk Inggris, sang penjajah, telah berhasil menekan pemerintah kolonial yang kemudian memberikan kemerdekaan kepada India.

Perjuangan tersebut harus dibayar mahal karena tokoh gerakan di India tersebut yakni Mahatma Gandhi tewas ditembak oleh seorang ekstremis tanggal 20 Agustus 1948.  

Negara tetangga kita, rakyat Filipina juga pernah melakukan People Power, aksi damai tanpa kekerasan dan berhasil memaksa sang diktator yang tekah berkuasa selama 20 tahun, Ferdinand Marcos lengser, dan melarikan diri ke luar Filipina.

Di Indonesia, gerakan people power sesungguhnya telah dimulai sejak bulan September 1945, di mana rakyat Indonesia waktu itu membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang kini menjadi cikal bakal TNI. Tugas BKR pada awal kelahiranya adalah mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Di Indonesia, gerakan people power yang dilakukan oleh para mahasiswa pada bulan Mei 1998, dengan menduduki gedung DPR RI/MPR RI tanpa kekerasan, telah berhasil memaksa penguasa orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun untuk lengser keprabon.

Sementara berbagai kerusuhan dan penjarahan toko-toko, yang terjadi sebelum people power, gerakan mahasiswa, tidak dapat dikaitkan dengan aksi damai dari para mahasiswa. Para petinggi di Republik Indonesia pasti mengetahui, bahwa kerusuhan-kerusuhan di bulan Mei 1998 tersebut diciptakan untuk memperkeruh suasana.

Kerusuhan tersebut bukanlah people power, karena tujuannya bukan untuk perubahan, melainkan tindakan kriminal untuk menjarah toko-toko. Apabila ditinjau lebih dalam, kerusuhan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Ada kemiripan dengan kecurangan pada pelaksanaan Pilpres dan Pemilu 2019 ini.

Sebagian kalangan di Indonesia menilai, bahwa kerusuhan sosial yang terjadi tahun 1998 adalah produk operasi intelijen. Jika ada penguasa yang alergi dengan people power, sangat boleh jadi dia adalah penguasa zalim yang merasa ketakutan kekuasaannya rontok. Kemudian dengan berbagai cara menakut-nakuti dan mengancam rakyatnya agar tunduk dan patuh pada penguasa zalim. Wallahu’alam. (*)