Madura Expose — Puluhan alat deteksi tsunami terapung yang dihibahkan Jerman, Amerika Serikat, dan Malaysia untuk Indonesia kini tak dapat dioperasikan lagi. Akibatnya peringatan potensi tsunami, termasuk yang terjadi di Palu dan Donggala akhir pekan lalu, tidak akurat.

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Nasional (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menyebut pendeteksi tsunami yang dikenal dengan istilah buoy itu rusak karena vandalisme dan hilang dicuri.

Sutopo mengatakan, kondisi tersebut memperlemah mitigasi atau upaya preventif pemerintah mencegah munculnya korban jiwa saat gelombang tsunami menerjang daratan.

Padahal, kata dia, alat deteksi tsunami berteknologi tinggi seharusnya dipasang di sepanjang kawasan pesisir Indonesia yang rawan bencana.

“Buoy tsunami tidak ada lagi di Indoensia padahal itu diperlukan untuk memastikan tsunami sebagai sistem peringatan dini,” ujar Sutopo di Jakarta, Minggu (30/09).

Alat yang disebut Sutopo adalah Deep-Ocean Tsunami Detection Buoys. Perangkat ini digunakan untuk mendeteksi perubahan permukaan air laut.

Indonesia tadinya memiliki 21 buoy. Sebanyak 10 unit pendeteksi itu diberikan pemerintah Jerman, sepaket dengan German Indonesian Tsunami Early Warning System (GITEWS).

Merujuk Duta Besar Jerman untuk Indonesia pada 2014, Georg Wistchel, paket buoy itu berharga sekitar Rp610 miliar.

Sementara itu, tiga buoy lainnya didapat Indonesia dari Amerika Serikat dalam sistemDeep Ocean Assessment and Reporting Tsunamis (DART).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membenarkan, seluruh alat deteksi tsunami tersebut kini tak lagi berfungsi. Anggaran yang terbatas diklaim sebagai salah satu pemicu persoalan itu.

Namun Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, menyebut buoy yang pernah terpasang di Indonesia tidak dikelola institusinya, melainkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Rahmat berkata, ketiadaan buoy mengharuskan BMKG memprediksi potensi tsunami pasca gempa berdasarkan metode pemodelan. Artinya, perkiraan tsunami itu dihitung dalam perangkat lunak, berdasarkan pusat kedalaman dan magnitude gempa.

“Dulu skenarionya, data buoy mendukung BMKG. Kalau data itu ada, maka level peringatan tsunami kami akan semakin tegas.”

“Misalnya ada gempa di selatan Jawa. Sebelum tsunami sampai ke pantai, data gelombang akan tercatat di sensor buoy yang dipasang di dasar laut,” ujar Rahmat saat dihubungi via telepon.

“Bisa saja ternyata buoy mencatat tsunami setinggi empat meter, sehingga akhirnya kami harus ubah peringatan yang tadinya prediksi tiga meter.

“Atau sebaliknya, kami dapat mengakhiri peringatan karena buoy tidak mencatat gelombang tsunami,” kata Rahmat menambahkan.

Rahmat mengatakan, metode penghitungan potensi tsunami yang kini diterapkan BMKG tak selalu presisi. Ia mengklaim, membeli alat deteksi berteknologi terkini terhambat anggaran.

“Di tempat rawan tsunami, kejadian bencana berulang-ulang, tapi alat kami sangat kurang untuk memberikan peringatan.”

“Tambahan perangkat berarti tambahan anggaran. Padahal dari 170 sensor gempa yang kami punya, anggaran pemeliharaan hanya ada untuk 70 sensor.”

“Bagaimana alat menambah, untuk mempertahankan yang sudah ada saja sudah sangat terbatas,” tutur Rahmat.

Sebelumnya, BPPT menyebut gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah sepatutnya mendorong pemerintah berinvestasi teknologi agar risiko bencana dapat semakin berkurang.

“Selama ini kita melulu disibukkan upaya penanganan pasca gempa, sementara antisipasi masih sangat minim, bahkan belum menjadi fokus perhatian,” kata Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT, Hammam Riza.

Dalam data BNPB hingga 30 September 2018, pukul 13.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia bencana di Sulawesi Tengah berjumlah 832 orang. Sebanyak 821 korban ditemukan di Palu dan 11 berada di Donggala.

BNPB menduga jumlah itu akan terus bertambah seiring pencarian dan identifikasi korban yang masih terus berjalan. Sementara dampak gempa di Kabupaten Sigi dan Parigi Mutong belum dihitung karena akses komunikasi yang minim.

(bbc)