Pasang Iklan Tanpa Batas Hub.081332778300

MADURAEXPOSE.COM—Kisruh Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang tergabung dalam paguyuban PKL Taman Adipura Sumenep terkait pembagian kios di kawasan Bangkal, disayangkan banyak kalangan, karena dianggap sebagai indikasi ketidak mampuan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) dalam yang kembali dijabat oleh Syaiful Bahri.

Pernyataan itu disampaikan oleh Imam Arifin, salah satu aktivis dari Sumekar Network. Menurutnya, sejak awal, pihaknya menilai munculnya gejolak dikalangan PKL karena Disperindag tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan kalangan pedagang yang sudah puluhan tahun membangun paguyuban.

“Dari awal kami melihat, Kepala Disperindag tidak mampu menerjemahkan keinginan atasannya dalam melakukan penataan. Harusnya, Kepala Diseperindag itu mengkomunikasikan dari awal kalau ada kebijakan satu KK satu kios. Kalau ribut lagi seperti sekarang, maka ini sama halnya SKPD itu tidak mampu menjaga marwah Bupati dan Wabupnya,” kecam Imam Arifin, Minggu (29/01/2017).

Imam menjelaskan, ketidak mampuan Kepala Disperindag dalam menata PKL akan berdampak negatif kepada citra pemerintahan Busyro Karim dan Achmad Fauzi.

“Kekacauan PKL ini harusnya tidak terulang lagi, manakala Kepala Dinas nya betul-betul memahami perannya. Kalau ini terus berlarut-larut, bukan tidak mustahil publik akan mencoreng program Nata Kota pemerintahaan saat ini,” pungkasnya.

Sementara Rudi Hartono, Sekretaris PKL menilai kebijakan Kepala Disperindag dalam menerapkan satu KK (Kepala Keluarga) tidak boleh lebih dari satu kios dinilai sepihak dan arogan karena tidak dilakukan sosialisasi sebelumnya.

“Kebijakan yang diambil Kepala Disperindag itu sepihak karena tanpa sosialisasi sebelumnya. Apalagi, tujuan utama dibangunnya kios itu untuk menampung seluruh PKL yang direlokasi dari Taman Adipura. Ini sangat tidak adil,” ungkapnya .

Sebelumnya, Syaiful Bahri, Kepala Disperindag Sumenep membenarkan kebijakan satu KK satu kios dengan dalih banyak PKL baru yang mendaftar.

“Yang tidak terakomodir karena kepemilikan kios lebih dari satu untuk satu Kepala Keluarga atau KK. Kalau dalam satu KK semisal anak, bapak, istri dan anak tetap diberi jatah satu kios. Karena yang bertanggung jawab tetap KK. Kalau misalnya pisah KK maka kami beri satu-satu,” terang Syaiful Bahri, Kepala Disperindag Sumenep, Madura kepada Maduraexpose.com.

Pihaknya akan mencari tempat lain untuk diajukan kepada Bupati Sumenep. Tempat itu, lanjut Syaiful bagi pendaftar baru yang tidak terakomodir. Salah satu lokasi yang diincar adalah kawasan lingkar barat.

“Kemarin ada pendaftaran baru, ada pendaftaran di Disperindag.Cuma daya tampungnya terbatas, maka pendaftar baru dipanding dulu.Jadi, Kami minta maaf karena keterbatasan kios yang ada,”pungkasnya melalaui percakapan telpon genggamnya. [Ferry/**]