Pasang Iklan Tanpa Batas Hub.081332778300

MADURAEXPOSE.COM—Kebijakan bagian Humas DPRD Sumenep dalam menerapkan pembagian jatah iklan dan advertorial antara media online dan cetak yang tidak berimabang dan terkesan meremehkan media online, mendapat sorotan dari banyak kalangan aktivis LSM dan awak media.

Bahkan Direktur Rumah Aspirasi Pemuda Sumenep, Ahmad Zainullah menilai, kebijakan bagian Humas DPRD Sumenep secara tidak langsung telah mengganjal harapan bupati yang menginginkan para perusahaan media untuk terus meningkatkan kesejahteraan para wartawannya.

“Kami sependapat dengan penilaian beberapa rekan aktivis senior di Sumenep, bahwa jatah iklan maupun advertorial yang terkesan melecehkan media online di bagian Humas DPRD Sumenep itu patut diseret keruang publik agar dilakukan transparansi. Ketidak adilan terhadap media online itu sama halnya merusak hubungan baik dan wartawan media online,” terang Ahmad Zainullah, Direktur RuAs Pemuda Sumenep kepada Maduraexpose.com, Selasa (28/3/2017).

Sebelumnya, Bupati Sumenep A. Busyro Karim menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2017, meminta perusahaan pers agar lebih memperhatikan kesejahteraan wartawan yang buntutnya akan berdampak terhadap profesionalisme para awak media itu sendiri.

”Saya yakin jika wartawan sejahtera, gajinya dipenuhi sesuai ketentuan yang ada, mereka akan produktif. Tak hanya itu, mereka bisa melahirkan karya yang baik pula,” ujar Bupati Sumenep A.Busyro Karim seperti dilansir media setempat.

Mantan Ketua DPRD Sumenep dua priode itu juga menaruh harapan besar, agar kalangan wartawan tak hanya mampu meningkatkan kualitas pemberitaan, namun lebih dari sebisa mungkin juga mampu meningkatkan taraf hidup mereka.

“Dalam pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan, bahwa setiap pekerja atau buruh itu berhak memperoleh penghasilan yang layak,” pungkasnya.

[Zal/ J88/ Fer]