Moh.Ramli,Kadis PMD Sumenep (Istimewa)
Pasang Iklan Tanpa Batas Hub.081332778300

Sumenep (Madura Expose) — Penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat ,Bambang Supratman meminta pihak Camat maupun Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) berlaku transparan dan tidak main mata soal SK para Kepala Desa yang akan berakhir Oktober.

Hal itu dinilai penting karena berbenturan dengan sejumlah desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak yang rencananya akan digelae pada bulan November 2019 .

“Informasinya ada salah satu Kades yang akan ikut mencalonkan diri dalam Pilkades serentak pada bulan Nopember, sementara SK nya masih berakhir bulan Oktober. Kami minta Dinas PMD Sumenep memgambil sikap tegas,” demikian Bambang Supratraman aktivis Front Pejuang Masyarakat Jawa Timur (FPMJT) dalam rilisnya yang dikirim kepada Redaksi.

Selain itu,pihaknya juga meminta klarifikasi khusus kepada pihak Camat dan DPMD Sumenep.

“Camat dan DPMD harus tegas kapan (Kades yang mencalonkan lagi,Red) harus mengndurkan diri atau mengambil cuti. Karena dalam peraturan bupati no 27 tahun 2019 di persyaratan umum bagian i. Tidak dalam menjalankan tugas sebagi peja abat kepala desa,persyaratannya.dan juga aturan pembentukan panitia pilkades paling tidak 6 bulan sebelum pemilihan,” imbuhnya.

Hingga berita ini diungah belum beehasil dilakulan konfirmasi dengan pihak terkait. (Ferry Arbania)

HotNews:  Jalan Raya Rusak Parah, Warga Lalangon Tanam Pisang Tengah Jalan