Pasang Iklan Tanpa Batas Hub.081332778300

MADURAEXPOSE.COM—Gembar-gembor menuju program Sumenep Visit 2018 dinilai banyak kalangan dinilai terlalu prematur, ketika dintinjau dari aspek infrastruktur jalan yang belum memadai, seperti yang terjadi sisi selatan pintu masusk utama gerbang Kota Sumenep.

“Melihat dari banyaknya infrastruktur yang rusak berat, kayaknya Visist Sumenep 2018 telalu prematur. Belum siap deh, khawatir orang luar jadi korban juga nantinya,” ujar Imam Arifin, salah satu aktivis asal Sumenep singkat, Selasa 28 Feberuari 2017.

Banyaknya jalan nasional yang rusak parah di kawsan Kota Sumenep tersebut sangat meresahkan karena sering menelan korban. Hal itu membuat Malik Efendi, anggota dewan dari Fraksi PAN DPRD Jawa Timur berang.

Menurut politisi asal Sumenep ini, lambannya pemenuhan jalan nasional yang aman dan memnuhi standar yang saat ini jadi polemik tersebut, lanjut Malik, ditengarai karena jeleknya sistem birokrasi.

“Kerusakan jalan yang terjadi (di Nambakor) dan daerah lain di Jawa Timur itu terjadi karena sistem birokrasi yang luar biasa menghambat,” terangnya kepada awak media.

Mantan Calon Bupati Sumenep ini menegaskan, terjadinya kerusakan pada akses jalan nasional dalam pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Kemenerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Penanggulangan Jalan Nasional.

“Persoalan ini akan menjadi dilema bagi Pemerintah Daerah. Kalau Pemda yang melakukan perbaikan, maka akan menjadi temuan BPK. Namun jika dibiarkan justru rakyat yang akan menjadi korban”, timpalnya.

Malik menyarankan Bupati dan pihak Gubernur agar berkirim surat kepada Kemendagri untuk meminta ijin menanggulangi kerusakan jalan nasional yang sudah cukup serius, seperti yang terjadi di kawasan Nambakor, Kota Sumenep, Madura, Jawa Timur.

”Kalau juga tidak ditanggap oleh pihak Kementrian, maka Bupati atas persetujuan DPRD setempat. Kalau ada temuan BPK biar semua pejabat dan DPRD masuk penjara,” kelakarnya.

[dbs/dya/fer]