FP-MK Minta Tokoh Kepulauan Tidak Gadaikan Suara Rakyat

0
588
Semangat '45: Seorang veteran pamer speda kuno di acara HUT RI ke-70 di depan Labang Mesem, Keraton Kota Sumenep, Madura, Jawa Timur. (Foto:Dok.Maduraexpose.com)

Maduraexpose.com- Kontestasi dua pasangan calon Pemilukada serentak tahun ini di Sumenep akan berlangsung alot. Partisipasi masyarakat untuk memilih dan menentukan afiliasi dan hak politiknya sangat berpengaruh terhadap suksesnya ‘pagelaran’ pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari proses demokrasi. Sehingga, tentu saja, mengawal Pemilukada demokratis adalah tanggung jawab moril tidak hanya untuk pemangku kebijakan, tetapi semua elemen masyarakat.

Atas prinsip itu, FP-MK mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dengan turut menyumbangkan suara pada Pemilukada menuju Sumenep lebih sejahtera dan beradab. Selain itu, partisipasi masyarakat juga bisa disalurkan dengan turut menjaga stabilitas dan ketertiban aktifitas politik jelang Pemilukada. Para elit berwenang kiranya tidak akan cukup tanpa bantuan praksis masyarakat.

Seperti isu booming soal tim pemenangan salah satu calon yang mengkapling hak politik masyarakat. Tentu saja, ini aktifitas politik yang kurang santun dan hegemonik. Misal, hak politik masyarakat kepualaun yang diklaim oleh tim salah satu calon sebagai pendukungnya dengan melangsungkan deklarasi. Secara tidak langsung, praktik kampanye yang dominatif macam ini akan mengerdilkan hak politik masyarakat kepulauan lain yang memiliki pilihan berbeda. Artinya, suara minoritas diblokade dengan deklarasi yang mengklaim suara mayoritas.

Berdasarkan itu, FP-MK mengajak semua elemen, baik masyarakat, pemerintah, dan tim pemenangan masing-masing calon, untuk menghargai hak politik masyarakat. Masyarakat hari ini tidak buta politik, tentu saja mereka memiliki pandangan rasional terhadap masing-masing calon, dan itu adalah hak politik yang mesti dihargai. Bila tidak, pengkaplingan hak politik ini akan berlanjut pada persoalan yang lebih serius, seperti money politic, kampanye gelap, disintegrasi, dan semacamnya.

Masyarakat kepualaun tidak dalam satu komando yang yang diakomodir oleh satu pihak saja. Afiliasi politik masyarakat kepualaun beragam dan variatif. Makanya, bila ada pihak yang mengklaim suara kepulauan adalah suara satu kandidat, itu jelas-jelas klaim hegemonik yang tidak santun dalam kompetisi politik.

Bertolak daripada itu, FP-MK akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat kepulauan terhadap masing-masing calon untuk setidaknya menghilangkan disparitas dan ‘pilih kasih’ sektor pembangunan darat-pulau. Momentum Pemilukada kali ini menjadi batu loncatan FP-MK untuk kembali membangun darat-pulau lebih integral, harmonis, dan maju. FP-MK dalam waktu dekat akan mengumpulkan masing-masing 9 tokoh darat-pulau dari 9 elemen (pemuda, tokoh masyarakat, pemerintah, kalangan perempuan, kaum difabel, pengusaha, sesepuh desa, pemerintah desa, kiai) untuk bersama-sama rembug ihwal mobilisasi dukungan untuk Sumenep sejahtera.

Selain itu, hasil temuan FP-MK terhadap pola pembangunan kepualaun beberapa bulan lalu menghasilakan 9 poin tuntutan.
(1) jaminan keadilan hukum bagi masyarakat kepulauan;
(2) mensejajarkan pola pembangunan infrastruktur kepualauan dengan daratan;
(3) pengembangan ekonomi kreatif masyarakat melalui kebijakan khusus;
(4) akses kesehatan dengan menambah tenaga dokter di kepualauan;
(5) pengembagan keterampilan dan pemberdayaan perempuaan kepualauan;
(6) transportasi laut yang efisien;
(7) jaminan pendidikan berkualitas seperti di daratan;
(8) kepualauan bebas kriminalisasi;
(9) jaminan advokasi kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di kepualauan.

Yogyakarta, 29 Agustus 2015.

MUCHLAS JAELANI
Kepala Bidang Advokasi dan Pengembangan Masyarakat FP-MK
Kordinator Wilayah FP-MK Jogja