Pasang Iklan Tanpa Batas Hub.081332778300

MADURAEXPOSE.COM–Penggeledahan terhadap sejumlah dokumen penting di Kantor PT Wira Usaha Sumekar (WUS) Sumenep oleh Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) membuat banyak kalangan mengaku puas. Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus di kantor yang berafiliasi ke BUMD tersebut kerap diungkit banyak aktivis anti korupsi.

Penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen penting di PT WUS ini dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep, Bambang Sutrisna, didampingi Kasi Intel, Rahadian Wisnu, Kasi Pidsus, Agus Subagya, dan Kasi Datun, Ridwan Ismawanta, dengan dikawal aparat kepolisian lengkap dengan senjata.

“Penggeledahan ini kami lakukan untuk mendukung pembuktikan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan PT WUS,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep, Bambang Sutrisna”, ujarnya kepada awak media.

Penggeledah terhadap PT WUS ini mendpat apresiasi positif dari banyak pihak, terutama kalangan aktivis anti korupsi dan mahasiswa. Mereka menganggap, penggeledahan itu merupakan titik awal dalam mengungkap sejumlah dugaan korupsi di tubuh PT WUS. Apalagi selama tiga tahun terakhir kantor tersebut kerap di demo oleh aktivis mahasiswa dan penggiat anti korupsi.

Bahkan beberapa waktu lalu, sekelompok aktivis yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Sumekar (FAMS) dalam aksinya sempat melempar telur busuk ke Kantor Pemkab Sumenep, untuk kemudian melanjutkan aksinya di Kantor milik BUMD tersebut.

Hazmi yang bertindak sebagai Korlap aksi mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi di tubuh PT.WUS yang diduga mencapai Rp 10 miliar.

“Bukan hanya kali ini saja kami melakukan aksi terkait dugaan korupsi di tubuh PT WUS. Namun berapa pula kami menunggu kepastian dari aparat penegak hukum. Kami minta dugaan korupsi milik BUMD itu segera diusut tuntas,” ujarnya.

Selain mendesak aparat penegak hukum, aktivis FAMS juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep segera merekomendasikan Badan Pemeriksa Keuangam (BPK) RI, agar segera melakukan audit PT. WUS atas dugaan korupsi tersebut. Untuk diketahui, sekitar bulan Oktober 2015, anggota BPK RI mengklaim tengah melakukan audit PT WUS, terutama yang berkaitan dengan penerimaan dana participating interest (PI).

“Audit terhadap PT WUS itu sudah kami mulai beberapa waktu lalu. Diperkirakan dua minggu lagi audit akan selesai dilakukan, dan tim akan melaporkan pada saya, apa temuan-temuannya,” ungkap anggota BPK RI, Achsanul Qosasi dilansir media online pada Minggu 04 Oktober 2015 silam.

Dimedia itu pula, AQ sapaan akrabnya itu menandaskan, kalau BPK telah melakukan audit terhadap PT WUS, terkait dana PI 10 persen gabungan saham di Petrogas Pantai Madura yang telah lunas pada April 2015.

“Karena PI sudah lunas, maka BPK berhak memeriksa pengelolaannya, bener atau gak. Apakah 10 persen dana PI itu telah termanfaatkan di daerah penghasil atau malah diakal-akalin. Jangan sampai PI ini malah jadi ‘bancakan’ baru di luar daerah penghasil migas,” tandas AQ, sapaan akrab Aqsanul Qosasi.

Dijelaskan pria asal Kecamatan Lenteng Sumenep ini, dana PI di Madura pada tahap awal hanya milik PT Santos dari pengeboran migas blok maleo tahun 2010. Namun karena aturan mengharuskan PI dikelola BUMD, maka saham 10 persen itu dialihkan ke Petrogas Pantai Madura (PPM). Sedangkan PT WUS merupakan salah satu pemegang saham di PPM bersama Barito Pasific dan Petrogas Wira Jatim (PWJ). Saham terbesar dimilik Barito Pasific 49 persen, kemudian PWJ dan PT WUS masing-masing 25,5 persen. (Red/Tim/**)

Editor: Ferry Arbania
Sumber: ——————