MADURA EXPOSE– Hingga saat ini pemerintahan desa mengaku harap-harap cemas karena anggaran Dana Desa (DD) untuk Kabupaten Sumenep yang jumlahnya mencapai Rp 212 miliar itu belum bisa dicairkan dengan alasan belum ada perbupnya.
Pernyataan itu disampaikan itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Sumenep, H. Ahmad Masuni. Menurutnya, belum dicairkannya DD tahun 2016 ke 33o desa itu karena adanya perubahan regulasi pencairan. Perubahan itu diketahui saat menyerahkan sejumlah persyaratan berupa Perda, APBD dan laporan DD ke pihak pemerintah pusat.
Dalam perubahan regulasi baru itu, lanjut Masuini, harus menyertakan Perbup yang berkaitan dengan alokasi DD yang saat ini dalam proses pendanda tanganan Bupati.
“Insya Allah pekan depan sudah bisa disampaikan ke pemerintahan pusat”, terang Achmad Masuni, Kepala BPMP-KB Sumenep kepada awak media.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep ini menambahkan, setelah Perbup disampaikan ke pusat, dirinya memastikan dana DD sudah bisa dicairkan melalui rekening kas desa, melalui Kantor DPPKA Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Untuk diketahui, DD tahun 2016 sebesar Rp. 212 milyar ini jauh lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 90 milyar. Tak hanya DD, anggaran ADD juga naik drastis menjadi Rp 123 miliar dari sebelumnya pada tahun 2015 yang berjumlah Rp. 115 milyar. [*tim]
.jpg)