MaduraExpose.com- Sejak tahun 2012 lalu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep terus menerus disorot oleh sejumlah aktivis LSM dan Mahasiswa karena realisasinya ditengarai banyak penyimpangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Fungsionaris LSM Gerindo Sumenep, Sarkawi, indikasi penyimpangan program BSPS berupa pemotongan terhadap penerima bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kasus tersebut juga menggelinding di meja anggota DPRD Sumenep yang merespon laporan masyarakat Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, terkait dugaan pemotongan BSPS tersebut, Legislatif meminta pihak kejaksaan mengusut tuntas temuan dibawah.
Moh.Husen meminta Kejari saat itu, agar penyelidikan kasus dugaan pemotongan program BSPS ditindak lanjuti secara serius agar kasusnya tidak dipermainkan oleh sekelompok kepentingan tertentu.
“Kejari harus mengusut kebenaran informasi yang berkembang di bawah. Mengenai benar tidaknya laporan masyarakat, penegak hokum (Kejari) harus bergerak”, ujarnya.
Sebelumnya data yang bersumber dari Kantor Bappeda Sumenep menyebutkan, jumlah rumah yang disusulkan mencapai 3000 rumah. Namun yang diterima jumlahnya hanya 2. 849 untuk 57 desa dan 19 Kecamatan yang tersebar di seluruh kabupaten Sumenep.
Diantara kecamatan penerima program BSPS itu yakni, Kecamatan Ganding, Guluk-Guluk, Pragaan, Saronggi, Batang-Batang, Batuan, Dungkek, Bluto, Arjasa, Lenteng, Rubaru, Dasuk, Kalianget, Kecamatan Kota, Gapura, Giligenting, Batuputih, Ambunten dan Raas.
.jpg)