MaduraEppose.com- Tak lama dana paket program infrastruktur pemberdayaan ekonomi (Pipek) sebesar Rp 35 miliar akan realisasikan ke masing-masing desa yang sudah ter-cover melalui pembahasan DPRD Sumenep.
Sebelumnya, program pipek menuai pro dan kontra dikalangan anggota dewan yang meminta program tersebut dihapus karena dinilai kurang efisien.
Menyikapi hal tersebut, Imam Idhafi, Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, berencana melakukan pengawasan langsung dilapangan, agar pelaksanaan Pipek jauh lebih baik dari realisasi tahun-tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Imam, dengan melihat besaran anggaran yang jauh lebih besar dari sebelumnya dan ‘penjaringannya’ dinilai lebih sistematis.
“Harus ada pengawasan ketat dari kawan-kawan AKD Sumenep. Apalagi, pengerjaan pipek selama ini tak pernah melibatkan Kepala Desa”, ujarnya kepada awak media, Selasa.
Selain itu, Imam Idhafi juga berharap agar pengajuan maupun penyusunan proposal yang dilakukan melalui kelompok masyarakat (pokmas) harus berkoordinasi dengan para kepala desa bersangkutan.
“Program pipek DPRD Sumenep itu turun tanpa melalui Kades. Jadi langsung melalui Pokmas masing-masing.Harusnya mikanisme itu dirubah agar seluruuh elemen masyarakat terlibat didalamnya, terutama dalam melakukan pengawasan”,tandasnya.
(Tin/Fer)
.jpg)