Pasang Iklan Tanpa Batas Hub.081332778300

MADURA EXPOSE–Sejumlah aktivis memintas Sekdakab Sumenep Hadi Sutarto tidak lebay soal transparansi perolehan migas yang dieksploitasi oleh sejumlah perusahaan di ujung timur Pulau Madura tersebut.

Pernyataan itu juga disampaikan oleh Imam Bongkar, fungsionari dari Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi (Geramsi) Sumenep dalam dialog terbatas bersama aktivis Kaukus Labang Mesem, Sabtu Malam 27 Agustus 2016.

Menurutnya, selama Sekda sudah memiliki banyak kesempatan untuk membuka komunikasi seluas-luasnya secara terbuka dengan seluruh pimpinan SKPD maupun kantor bagian yang bersentuhan langsung dengan kebijakan migas. Dirinya menilai, belum dibeberkannya jumlah perolehan migas yang dihasilkan dari eksploitasi sejumlah perusahaan selama ini, maka secara tidak langsung telah menunjukkan kegagalan Sekda Atok dalam menjawab kepentingan masyarakat luas.

“Padahal eksplorasi maupun eksploitasi migas telah lama melahirkan keresahan, ditambah lagi dengan gagalnya Sekda dalam mengkoordinasikan dengan pejabat dibawahnya yang bersentuhan langsung dengan masalah migas. Harusnya Pak Sekda itu bisa menjembatani agar dinas terkait mau transparan soal berapa penghasilan migas perharinya, ” ungkapnya.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Hazmi Kerank, yang juga aktivis Geramsi Sumenep. Selama ini kehadiran Sekda Atok, selalu beralasan yang tidak terkesan mengada-ada.

“Pak Sekda perlu sadar, masyarakat disekitar eksplorasi dan eksploitasi migas itu sudah resah karena sampai detik ini belum berdampak signifikan terhadap pembangunan masyarakat sekitar. Kami sudah terlalu lama bersabar, kami sudah lama prihatin terhadap masyarakat dan lingkungan yang menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang tidak jelas arahnya,”tandasnya.

Baik menurut Imam maupun Hazmi, sejauh ini pemerintah daerah terkesan tidak pernah serius dalam mengakomodir keinginan masyarakat terkait pentingnya perundang-undangan yang mempunyai keterikatan dengan perusahaan migas yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Kabupaten Sumenep.

“Pemerintah harus segera membuat perundang-undangan soal migas. Itu harga mati, agar masyarakat tidak terus-terusan menjadi korban kebijakan ” timpal Hazmi Kerank dengan nada serius.

Sementara Imam menimpali, bahwa tak hanya soal perundang-undangan yang harus segera dibuat oleh pemerintah, bahkan pemerintah juga harus segera menyiapkan system atau mekanisme CSR yang berbasis terhadap pemberdayaan warga miskin agar pengalokasian terkait dengan CSR mempunyai arah dan orientasi yang jelas dalam pengentasan kemiskinan.

“Faktanya sampai detik ini, Dana Bagi Hasil (DBH) migas tidak pernah jelas arah dan orientasinya. Akibatya, serigkali menimbulkan kecurigaan sosial. Sekarang saya tanya Pak Sekda, kemana larinya DBH migas tersebut? Pastinya jawabnya selalu lebay dan tak jelas arahnya, ” pungkasnya.

Saking kecewanya dengan tidak transparannya Pemkab, termasuk Sekda yang menjadi kepanjangan tangan Bupati dan Wabup dengan pihak eksekutif dibawahnya setingkat Kepala SKPD maupun Kantor ESDM, aktivis Gramsi megancam akan kembali turun jalan melakukan aksi unjuk rasa terkait migas di Sumenep yang terkesan tidak pernah memberikan manfaat yang jelas dalam upaya memberantas kemiskinan. [ZWI/FER]