Sumenep, MaduraExpose.com- Tindakan salah satu anggota Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD Sumenep yang melakukan pelarangan terhadap wartawan yang hendak meliput rapat terbuka berupa sidang paripurna Laporan Keungan Pertanggung Jawaban (LKPJ ) Bupati Sumenep merupakan pelanggaran Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Informasinya tiap hari Jum’at ada Forum Komunikasi Wartawan dan Anggota DPRD dengan bagian Sekwan DPRD Sumenep. Harusnya Pamdal itu paham mikanisme yang ada, tidak lantas kemudian semua orang dilarang. Khan sudah ada standar operasional yang diterapkan, kenapa harus melarang wartawan di rapat terbuka seperti itu”, ujar Zainuri Kudus, pemerhati media dari Aliansi Jurnalis LabangMesem (AJL) Sumenep, Jum’at 17 April 2015 pagi.

Adapun tanggapan dari sisi hukum, lanjut mantan ketua GP Ansor Ganding ini, dalam konteks Undang-Undang (UU) Pers, menghalangi kerja pers merupakan tindakan pidana.

“Siapapun yang melarang tugas Pers saat menjalankan tugas itu bisa dipidana karena melanggar Pasal 18 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers”, lanjutnya.

Secara tegas pihaknya mengaku sangat menyayangkan adanya pelarang wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik, terlebih di kantor DPRD Sumenep, tempat para wakil rakyat mengemban amanah.

“Apalagi yang hendak diliput rekan-rekan Pers itu terkait LKPJ Bupati Sumenep. Di pintu masuk Graha Paripurna itu sudah ada tulisan besar “Rapat Terbuka”, kenapa mesti pake ngelarang segala”, sesalnya.

Sebelumnya pada Kamis (16/4) pagi, salah satu petugas Pamdal DPRD Sumenep menghalangi sejumlah wartawan yang hendak meliput rapat terbuka paripurna LKPJ Bupati. Bahhkan, Udin, wartawan Portal Madura sempat cekcok dengan petugas Pamdal atau Satpam DPRD tersebut.

(m2d/Fer)


loading...